Home CAKRAWALA PBNU Berharap dengan PP 43/2018 Masyarakat Tidak Ragu Berantas Korupsi

PBNU Berharap dengan PP 43/2018 Masyarakat Tidak Ragu Berantas Korupsi

Komentar Dinonaktifkan pada PBNU Berharap dengan PP 43/2018 Masyarakat Tidak Ragu Berantas Korupsi
0
29

JAKARTA, “Dengan lahirnya PP 43/2018 diharapkan masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini,” kata Ketua PBNU Robikin.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, H Robikin Emhas mengatakan bahwa lahirnya PP 43/2018 yang mengatur peran serta masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan, aturan ini merupakan ‘sesuatu yang patut dipuji’ karena menunjukkan tingginya komitmen pemerintahan terhadap pemberantasan korupsi.

“Dengan lahirnya PP 43/2018 diharapkan masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini,” kata Robikin pada wartawan, Rabu (10/10/2018).

Korupsi, menurut Robikin merupakan salah satu penyebab rusaknya perekonomian bangsa dan negara, di saat yang bersamaan ini juga merusak sendi-sendi keberadaban suatu bangsa.

“Korupsi menyengsarakan warga. Korupsi melemahkan daya saing negara,” terang Robikin.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku yakni, diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan.

“Meskipun korupsi merupakan extraordinary crime, hindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press. Tidak boleh atas nama peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi lalu secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya,” terang Robikin.

Menurutnya, karena betapa pun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, tetapi masih memerlukan klarifikasi lebih kanjut oleh penyelidik atau penyidik.

Robikin mengatakan, Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah.

Selain itu, dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penegakan hukum (law enforcement) harus tetap dijunjung tinggi. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Wali Kota Bogor Sambut Baik Usulan Presiden atas Rencana Dana Kelurahan

BOGOR, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik dana kelurahan seperti yang diusu…