Home CAKRAWALA Kejakgung Siapkan Hadiah Rp 200 Juta Untuk Pelapor

Kejakgung Siapkan Hadiah Rp 200 Juta Untuk Pelapor

Komentar Dinonaktifkan pada Kejakgung Siapkan Hadiah Rp 200 Juta Untuk Pelapor
0
336

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejakgung) siap melaksanakan apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka Kejakgung telah menyiapkan insentif maksimal Rp 200 juta. Meski demikian semua diatur dari mata anggaran yang akan di susun.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, “Jadi anggaran kita ini tergantung apa yang diatur Pemerintah. Dan prinsipnya kita akan laksanakan. Maka kita siapkan insentif bagi pelapor yang sampai Rp. 200 juta itu,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman, usai apel pencanangan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, di Kejagung, Jakarta, Rabu (10/10/2018 ) siang.

Adi menjelaskan karena Kejaksaan Agung adalah bagian dari instansi pemerintah di bidang penegakan hukum, maka otomatis mengikuti arah kebijakan dari Pemerintah tersebut. Kendati demikian, pihaknya melihat dari mata anggaran yang ada.

Dalam PP itu di jelaskan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa menyerahkannya ke pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum secara lisan atau tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 13 ayat (I) dalam PP tersebut berisi bahwa Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.
Penghargaan yang diberikan oleh penegak hukum bagi masyarakat, yang aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi, mulai dari kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. Hal itu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi.
Sedangkan besaran penghargaan berupa uang yang akan diberikan oleh pemerintah dijelaskan pada Pasal 17, sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.
“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),” bunyi Pasal 17 ayat (2).

Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa pemberian penghargaan ini akan dilakukan maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Jokowi Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Gereja Disegel di Jambi, GMKI Desak Mendagri dan Kapolri Bertanggungjawab

JAKARTA, GMKI mendesak Kementerian Dalam Negeri jangan membiarkan Peraturan Daerah atau pu…