Home KAWANUA KAWANUA MANADO Roy Roring: Proses Dana Hibah Banjir Manado 2014 Sudah Berjalan Sebelum Saya Plt. Wali Kota

Roy Roring: Proses Dana Hibah Banjir Manado 2014 Sudah Berjalan Sebelum Saya Plt. Wali Kota

Komentar Dinonaktifkan pada Roy Roring: Proses Dana Hibah Banjir Manado 2014 Sudah Berjalan Sebelum Saya Plt. Wali Kota
0
1,606

MANADO, Mantan Plt. Wali kota Manado, Ir. Royke Octavianus Roring, M.Si mengungkapkan proses dana hibah banjir Manado tahun 2014 sudah berjalan sebelum dirinya menjadi Plt. Wali kota Manado.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan bencana banjir kota Manado tahun 2014 yang tengah disidik Kejagung RI semakin berkembang dengan disebutnya nama mantan Plt. Wali kota Manado yang kini menjadi Bupati Kabupaten Minahasa, Ir. Royke Octavian Roring oleh Kepala BPBD Manado, Maximilian Tatahede.

Penyataan Kepala BPBD Manado ini semakin diperkuat dengan pernyataan Wali kota Manado, G.S. Vicky Lumentut yang beredar melalui media online. Dalam pernyataannya, Lumentut menampik keterlibatannya. Bahkan secara implisit, Lumentut berdalih, proses pencairan dan penyaluran dana bantuan berlangsung ketika dirinya tidak lagi  menjabat Wali kota Manado.

Mantan Plt. Wali kota Manado yang kini Bupati Kabupaten Minahasa, Ir Royke Oktavian Roring, M.Si saat dikonfirmasi Celebesnews.id melalui nomor telepon selulernya : 081340899*** mengakui tidak turut dalam prosesnya.

Roring mengungkapkan, proses pengusulan bantuan dilakukan pemerintah sebelumnya di tahun 2015. Roring juga tidak mengingat pasti jumlah korban bencana yang berhak menerima bantuan bencana. “Proses dana hibah bencana banjir Manado 2014 sudah berjalan saat saya menjadi Plt. Wali kota Manado. Saya dilantik tanggal 8 Desember 2015 dan berakhir tanggal 9 Mei 2016. Proses penyusunan, penentuan jumlah korban penerima termasuk verifikasi, pengajuan ke pemerintah serta penentuan konsultan yang akan menangani dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sudah selesai saat saya masuk. Untuk proses pencairan dan penyaluran dana dilakukan pihak konsultan, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). PPK dan Kepala BPBD Manado tau itu. Saya tidak tahu dimana penyimpangannya. Hanya saja yang jelas, saat itu saya tahu ada konsultan dan juga tim dari pusat,” jelas Roring, Sabtu (06/10/2018).

Roring mengaku tidak mengingat persis tanggal pencairan dana dari pemerintah pusat. “Yang saya tau, dananya di transfer ke rekening kas daerah. Kalau kita di Sulut, yah melalui rekening kas daerah di Bank Sulut,” jelas Roring lagi, seraya mengaku tidak pernah berani bermain-main dengan dana bantuan bencana.

Roring yang diketahui pernah menjadi Kepala BPBD ini, juga mengaku tidak mengetahui adanya pengurangan jumlah rumah korban penerima bantuan dari 3018 rumah menjadi 2030 rumah. “Untuk usulan jumlah korban bencana saja saya tidak tahu karena pemerintahan sebelumnya yang usulkan, apalagi adanya pengurangan jumlah korban. Saya tidak pernah mengetahuinya. Namun yang jelas, untuk proses pencairan dan penyaluran dana ditangani badan keuangan, konsultan, PPK dan Kepala BPBD. Perlu di ingat, saya menjabat Plt. Wali kota Manado tidak lama, dari 8 Desember 2015 sampai 9 Mei 2016,” bebernya lagi.

Roring juga meminta agar dirinya tidak di benturkan dengan pihak manapun. “Untuk masalah ini, janganlah saya di benturkan dengan teman-teman saya. Biarkan proses hukum berjalan dengan baik. Mereka semua teman-teman saya,” kunci Roring.

Diketahui, polemik dana bantuan berbandrol ratusan miliar rupiah ini kembali mencuat saat Celebesnews memberitakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memanggil Wali kota Manado, G.S. Vicky Lumentut melalui Surat Panggilan Saksi yang ditandatangani Direktur Penyidikan, Warih Sadono atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, nomor : SPS-2162/F.2/Fd.1/09/2018 tertanggal 17 September 2018, untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penanggulangan bencana banjir kota Manado tahun 2014 lalu, pada Senin (24/09/2018). Lumentut tidak memenuhi panggilan Kejagung RI ini dengan alasan sakit.

Kemudian, Kejagung RI kembali melayangkan surat panggilan saksi ke-2 bernomor : SPS-2308/F.2/Fd.1/09/2018, tanggal 24 September 2018. Pada surat yang ditandatangani Direktur Penyidikan, Warih Sadono atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dijelaskan, Wali kota Manado diminta datang pada Selasa 2 Oktober 2018, pukul 09.00 Wib  menghadap Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Penyidikan di lantai III kamar 01 gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI.

Namun, ditengah jalan, Lumentut yang dikenal sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulut tiba-tiba mengambil keputusan politik dengan pindah ke partai besutan raja media, Surya Paloh, yakni Nasdem.

Setelah peristiwa menghebohkan ini, Lumentut pun memenuhi panggilan ke-2 Kejagung RI pada 2 Oktober 2018. Lumentut dikabarkan diperiksa dari pukul 09.00 Wib hingga 22.30 Wib dan diperbolehkan pulang dengan status sebagai Saksi. [Celebesnews.id]

Penulis : Simon Siagian

Comments are closed.

Check Also

Tentang Dana Bencana Banjir Manado 2014, Kepala BPBD Sebut Nama Bupati Minahasa

MANADO, Terkait dana bencana banjir Manado tahun 2014, Kepala Badan Penanggulangan Bencana…