Home CAKRAWALA HUKUM Disebut Kepala BPBD, Nama Roy Roring Terseret Arus Dugaan Korupsi Dana Bencana Banjir Manado 2014

Disebut Kepala BPBD, Nama Roy Roring Terseret Arus Dugaan Korupsi Dana Bencana Banjir Manado 2014

Komentar Dinonaktifkan pada Disebut Kepala BPBD, Nama Roy Roring Terseret Arus Dugaan Korupsi Dana Bencana Banjir Manado 2014
0
248

MANADO, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado, Maximilian Tatahede menyebut nama mantan Plt. Wali kota Manado yang kini Bupati Kabupaten Minahasa, Ir. Roy Octavianus Roring.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado, Maximilian Tatahede mengungkapkan pencairan dana bencana banjir Manado tahun 2014  sebesar Rp 213.304.000.000 ke kas daerah di Bank Sulut di era Plt. Wali kota Manado yang kini Bupati Kabupaten Minahasa, Ir. Roy Octavianus Roring.

“Sesuai SK Wali kota Manado nomor 30 tahun 2015, total rumah yang berhak menerima bantuan sebanyak 3018 rumah dan jumlah itu yang diajukan ke BNPB. Dengan dasar ini, tanggal 27 Desember 2015, BNPB sudah mengucurkan dana hibah sebesar Rp 213.304.000.000 ke kas daerah di Bank Sulut. Pencairan dana di era kepemimpinan Plt. Wali kota Manado, pak Roy Roring, bukan di era pak Vicky Lumentut. Dana itu untuk bantuan korban banjir, rehab jembatan, drainase, BDL (bantuan dana lingkungan),” kata Tatahede saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (27/09/2018) pekan lalu.

Untuk penyaluran ke masyarakat, menurut Tatahede, dilakukan pada bulan April 2016. “Penyaluran dana pertama kali dilakukan di bulan April 2016 oleh Konsultan PT. Phibetha. Konsultan dipilih melalui proses lelang oleh Pemkot Manado. Pemenang lelang ditentukan sebelum tanggal 4 Desember 2015, sesuai peraturan pemerintah waktu itu. Kemudian, setelah PPK dan Konsultan PT. Phibetha melakukan verifikasi validasi kembali, dari 3018 rumah hanya 2030 rumah yang berhak menerima bantuan. Besarnya untuk Rusak Berat (RB) sebesar Rp 40 juta/rumah, rusak sedang (RS) Rp 20 juta/rumah. Wali kota dan Wakil Wali kota, pak Vicky Lumentut dan pak Mor Bastiaan itu dilantik tanggal 9 Mei 2016. Penyalurannya juga di awasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Tatahede sembari mencari dokumen instrumen perhitungan penetapan klasifikasi kerusakan untuk diperlihatkan ke Celebesnews. Namun dokumen yang dimaksud tidak ditemukan, hingga Kaban BPBD menjelaskan secara garis besarnya.

Tatahede juga mengungkapkan, penyaluran dana dilakukan melalui kelompok masyarakat.

“Untuk penyaluran dana melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Pokmas dibentuk oleh konsultan PT. Phibetha. Pokmas ini di SK kan oleh BPBD. Pencairan dana dilakukan 3 tahap dalam masa 6 bulan ke rekening Kelompok. Tahapan sesuai progress perbaikan rumah,” bebernya.

Lanjut Tatahede, hingga tahun 2016, dana bantuan masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp 32 miliar. “Dana sisa ini kita salurkan juga. Kita buka lagi pendaftaran korban banjir. Ada sekitar 4000 rumah yang mendaftar. Kita verifikasi lagi dan ternyata yang layak menerima hanya 1313 rumah. Jadi dana sisa Rp 32 miliar kita salurkan untuk 1313 rumah di tahun 2017,” ungkap Tatahede.

Tatahede juga mengungkapkan, tahun 2017 BNPB kembali mengucurkan dana sebesar Rp 116.313.400.000 ke BPBD Pemkot Manado. “Dana ini untuk lanjutan pembangunan rumah relokasi di Kelurahan Pandu, 1054 rumah. Di tahun 2015 sudah kita bangun 1000 rumah dari anggaran dana Rp 213 miliar di awal. Sekali lagi, semua proses penyaluran dana diawasi oleh BPK RI,” kunci Tatahede.

Sementara itu, pernyataan resmi Wali kota Manado, G.S. Vicky Lumentut yang dirilis bagian Humas dan Pemerintahan Pemkot di akun Facebooknya, Jumat (05/10/2018) mengatakan Ia secara kooperatif telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia di Jakarta, untuk memberikan keterangan terkait dana hibah bantuan pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014. Orang nomor satu di Manado itu mengatakan, dirinya telah memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang diketahui atas pertanyaan yang diajukan penyidik Kejagung.

“Kenapa saya dipanggil oleh penyidik Kejagung RI untuk diperiksa? Karena adanya laporan diduga ada penyimpangan bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, karena saya adalah Wali kota Manado dan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan, maka saya dimintai keterangan. Dan saya telah menjelaskan secara terang benderang, bagaimana proses dari awal kejadian sejak Januari 2014,” jelas Wali kota Vicky Lumentut.

Selaku Wali kota Manado waktu terjadi bencana banjir bandang tahun 2014, dirinya mengajukan usulan bantuan kepada pemerintah pusat. Hampir dua tahun sejak pengajuan permohonan bantuan, barulah dananya dicairkan. Dijelaskannya, dari awal diusulkan bantuan untuk bencana banjir bandang sejak Januari 2014 kepada pemerintah pusat, nanti pada bulan Desember 2015 dananya masuk ke kas Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, setelah dirinya lepas jabatan Wali kota Manado pada 8 Desember 2015. “Dana bantuan dari pemerintah pusat turun dan masuk ke kas daerah pada bulan Desember 2015, saya sudah bukan Wali kota Manado. Saya kembali dilantik 9 Mei 2016. Dan ketika saya masuk kembali (ke Pemkot Manado), kontraktual sudah selesai dilakukan dan semua pekerjaan sudah jalan. Jadi begitu saya masuk, saya tinggal mengawal pekerjaan yang sudah mulai dijalankan,” beber Wali kota Vicky Lumentut.

Sambil menunggu dana hibah dari pemerintah pusat turun, kepada penyidik Kejagung, Wali kota Vicky Lumentut mengatakan Pemkot Manado telah mengambil langkah membantu 15 ribu lebih warga terdampak bencana, dengan memberikan uang tunai Rp 3,6 juta setiap Kepala Keluarga (KK) melalui dana APBD (Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah) Kota Manado. “Memang masih ada korban yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat selain dari 3000 korban yang telah menerima. Tetapi sudah sempat diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Karena situasi dan kondisi Kota Manado saat itu sudah normal pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014, maka sudah tidak diturunkan lagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi yang menjadi persoalan adalah dana hibah bantuan bencana dari pemerintah pusat,” kuncinya.

Diketahui, Ir. Roy Octavianus Roring dilantik Plt Gubernur Sulut Soni Sumarsono sebagai Plt. Wali kota Manado pada 8 Desember 2015 lalu. Masa jabatan Roy Roring berakhir saat Wali kota dan Wakil Wali kota Manado terpilih, G.S. Vicky Lumentut dan Mor Bastiaan dilantik Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey pada 9 Mei 2016 lalu.

Untuk nama konsultan PT. Phibetha, hasil penelusuran Celebesnews melalui mesin pencari google, muncul nama PT. Phibetha Kalamwijaya yang beralamat

Jl. Sapta Taruna III No. 5, RT. 009, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, RT.11/RW.10, Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330 dengan Direktur Utamanya,Ir. Bakhri Effendi.

Tapi hingga kini pihak BPBD Manado sendiri tidak memberikan lengkap nama konsultan yang dipilih sebagai pemenang sebelum tanggal 4 Desember 2015 melalui sistem lelang. [Celebesnews.id]

Penulis : Simon

Comments are closed.

Check Also

Dituding Merintangi Penyidikan Eddy Sindoro, Pengacara Lucas Ajukan Gugatan Praperadilan

JAKARTA, Gugatan praperadilan pengacara Eddy Sindoro, Lucas. KPK meminta menunda, dan butu…