Home CAKRAWALA HUKUM Dugaan Korupsi PLTU Riau1, Jaksa Dakwa Kotjo Suap Eni Saragih Rp 4,7 Miliar

Dugaan Korupsi PLTU Riau1, Jaksa Dakwa Kotjo Suap Eni Saragih Rp 4,7 Miliar

Komentar Dinonaktifkan pada Dugaan Korupsi PLTU Riau1, Jaksa Dakwa Kotjo Suap Eni Saragih Rp 4,7 Miliar
0
52

JAKARTA, “Memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu terdakwa telah memberi uang secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp4.750.000.000,” kata Jaksa Penuntut Umum Ronald Ferdinand Worontika.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), menyuap Eni Maulani Saragih, yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan Idrus Marham sejumlah Rp4.750.000.000 secara bertahap.

“Memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu terdakwa telah memberi uang secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp4.750.000.000,” kata Jaksa Penuntut Umum Ronald Ferdinand Worontika, membacakan surat dakwaan terhadap Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Kotjo melakukan penyuapan agar Eni membantunya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 (PLTU MT Riau 1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), BNR Ltd, dan China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC Ltd) yang dibawa olehnya.

Penyuapan ini berawal ketika terdakwa selaku pemegang 40.045.552 atau 4,3% saham BNR Ltd yang mempunyai anak perusahaan bernama PT Samantaka Batubara, pada 2015 mengetahui rencana pembangunan PLTU MT Riau 1.

Kotjo berusaha mencari investor yang bersedia melaksanakan proyek tersebut sehingga akhirnya menggandeng CHEC Ltd dengan kesepakatan apabilan proyek berjalan ia mendapatkan fee 2,5% atau sekitar US$25 juta dari proyek senilai US$900 juta.

Lantas Direktur PT Samantaka Batubara, Rudy Herlambang mengajukan permohonan proyek IPP PLTU MT 2×300 MW di Peranap, Kabupaten Indrahiri Hulu, Riau, kepada PT PLN (Persero) agar memasukkan proyek ini ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

Namun beberapa bulan tidak ada tanggapan, akhirnya sekitar 2016, Kotjo menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan. Novanto kemudian memperkenalkan Kotjo kepada Eni Maulani Saragih di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar. Novanto memerintahkan Eni membantu Kotjo yang akan memberikan fee. Eni pun menyanggupi.

Lantas, Eni mengajak Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Sofyan Basir yang didampingi Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero), Supangkat Iwan Santoso, menemui Novanto di rumah Novanto

Dalam pertemuan itu Novanto meminta proyek PLTU Jawa III kepada Sofyan. Namun Sofyan menyampaikan bahwa PLTU ini sudah ada kandidat. Adapun yang belum ada kandidatnya adalah PLTU MT Riau 1.

Setelah pertemuan di rumah Novanto, Eni kemudian memperkenalkan Kotjo kepada Sofyan di kantor pusat PT PLN (Persero). Kotjo diperkenalan selaku investor untuk proyek PLTU MT Riau 1. Sofyan kemudian meminta agar penawaran diserahkan dan dikoordinasikan dengan Supangkat.

Akhirnya, IPP PLTU MT 2×300 MW Riau 1 telah disetujui masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2017-2026 pada 29 Maret 2017 dan masuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT PJB di mana sesuai Pepres No 4 Tahun 2016, PT PLN menunjuk anak perusahaannya melaksanakan 9 proyek IPP termasuk PLTU MT Riau 1 dengan ketentuan anak perusahaan PLN wajib memiliki 51% saham.

Eni kembali menemui Sofyan pada 2017. Pertemuan berlangsung di Lounge BRI. Sofyan menyampaikan bahwa Kotjo akan mendapat proyek PLTU MT Riau 1 dengan skema penunjukan langsung tetapi PT PJB harus memiliki saham perusahaan konsorsium minimal 51%.

Kemudian Kotjo menyiapkan dokuman untuk proses due dilligence oleh pihak PLN. Akhirnya pada 18 Agustus 2017 PT PLN Batubara memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan PT Samantaka Batubara sebagai mitra untuk memasok batubara PLTU MT Riau 1.

Kotjo difasilitasi Eni, kemudian menemui Sofyan di Restoran Arkadia Plaza Senayan, Jakarta Selatan. Eni meminta Sofyan membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU MT Riau 1. Sofyan kemudian memerintahkan Supangkat mengawasi proses kontrak proyek ini.

Akhirnya, diteken kontrak induk pada 14 September 2017 di kantor pusat PLN yang ditandangangani oleh Dirut PT PJB, Iwan Agung Firstantara; Plt Dirut PT PLN Batubara, Suwarno; CEO CHEC Ltd, Rickard Philip Cecile; dan Dirut PT Samantakan Batubara, Rudy Herlambang.

Kontrak itu menyepakati komposisi saham konsorsium PLTU MT Riau 1 yakni PT PJBI 51%, CHEC Ltd 37%, serta BNR dan PT Samantakan Batubara sebesar 12%. Setelah itu diatur juga setoran tunai modal yakni PT PJBI 10%, CHEC Ltd 37% ditambah 41% kewajiban PT PJBI sehingga totalnya 78%, dan BNR sebesar 12%. Adapun harga tarif dasar listriknya US$5,4916 per kWh.

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Kotjo melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan pertama.

Atau melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan ini terdakwa Kotjo dan tim kuasa hukumnya tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga sidang akan langsung dilanjutkan dengan agenda pembuktian. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Tersangka Kasus Korupsi, Ketua DPW PKB Sulut Terancam Dipenjara Seumur Hidup

MANADO, Polda Sulut melakukan penahanan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keban…