Home CAKRAWALA Bantu Korban Tsunami Sulteng, BAZNAS Serukan Gerakan Zakat

Bantu Korban Tsunami Sulteng, BAZNAS Serukan Gerakan Zakat

Komentar Dinonaktifkan pada Bantu Korban Tsunami Sulteng, BAZNAS Serukan Gerakan Zakat
0
45

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyerukan kepada gerakan zakat, baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat nasional dan daerah untuk membantu penanganan gempa bumi 7,4 SR dan tsunami yang mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang, MBA, CA mengatakan, seluruh gerakan zakat untuk membantu korban di lokasi tersebut berada di bawah komando BAZNAS Pusat.

“Kepada seluruh jajaran BAZNAS dan LAZ, mari kita bantu saudara-saudara kita korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah dengan cara yang terkordinasi di bawah arahan BAZNAS pusat melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB),” kata Bambang dalam pernyataan persnya yang diterima Sabtu (29/9/2018) sore.

Bambang sangat mengapresiasi respon cepat dan masif yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ pada gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat lalu. Ia mengajak hal serupa kembali dilakukan untuk membantu korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala.

“Mari kita lakukan sebaik yang kita lakukan di Lombok atau bahkan lebih baik,” kata mantan Menkeu dan Mendiknas tersebut.

Melalui koordinasi ini diharapkan bantuan akan tepat sesuai kebutuhan dan lebih cepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS telah mengirimkan tim rescue dan tim medis yang dipimpin Ahmad Fikri dari Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendukung kebutuhan dasar bencana dan penyelamatan korban.

Selain itu, BAZNAS juga mengerahkan tenaga medis dari RSB Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang berjarak tempuh tiga jam dari Palu. Meski bangunan dan berbagai fasilitas RSB Parigi Moutong rusak akibat gempa, namun tak menyurutkan tekad membantu sesama. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Gereja Disegel di Jambi, GMKI Desak Mendagri dan Kapolri Bertanggungjawab

JAKARTA, GMKI mendesak Kementerian Dalam Negeri jangan membiarkan Peraturan Daerah atau pu…