Home CAKRAWALA DPRD DKI Sambangi Ribuan Tenaga Honorer K2 Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur

DPRD DKI Sambangi Ribuan Tenaga Honorer K2 Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur

Komentar Dinonaktifkan pada DPRD DKI Sambangi Ribuan Tenaga Honorer K2 Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur
0
421

JAKARTA, Para tenaga honorer K2 berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan SK Gubernur tentang perlindungan dan jaminan tenaga honorer K2. Selanjutnya, menolak Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor 36 dan 37 Tahun 2018, yang dinilai tidak berkeadilan sesuai dengan sila keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori dua (K2) DKI Jakarta menggelar demo di kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018). Aksi para tenaga honorer K2 itu membuat jalan lalu lintas sekitar kantor Balai Kota tidak terhindari akan kemacetan.

Ketua Pansus Tenaga Honorer K2 DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, beserta jajarannya yang juga anggota Pokja Dwi Rio Sambodo, Sereida Tambunan, dan Indriawari Dewi menyambagi para pendemo. Para anggota DPRD itu, dari Fraksi PDIP.

Para anggota DPRD itu naik ke mobil yang digunakan para tenaga honorer k2 untuk berunjuk rasa. Ribuan tenaga honorer K2 berunjukrasa dengan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Tenaga Honorer K2”.

Dwi Rio Sambodo, yang juga Anggota Pansus Tenaga Honorer K2 DPRD DKI Jakarta itu menenangkan massa yang ingin memastikan kepastian nasib mereka yang selama ini terkatung katung.

“Bapak/Ibu tadi sudah berdialog dengan pak Gubernur DKI (Anies Baswedan) dan pada prinsipnya anggota Pokja Tenaga honorer K2 pada prinsipnya mendukung dikeluarkannya SK Gubernur tentang perlindungan dan jaminan tenaga honorer K2,” kata Rio, panggilan DWI Rio Sambodo.

Lanjut Dwi, sembari menunggu kepastian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tetapi para tenaga honorer tidak mendapat perlakuan diskriminasi, atau dilakukan tes kembali sebagai tenaga honorer di lingkungan  DKI Jakarta.

Mendengar penuturan Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur itu membuat para pendemo lega, dan berharap SK Gubernur tentang Perlindungan dan jaminan tenaga honorer K2 terealisasi.

Celebesnews.id – Ribuan tenaga honorer K2 berunjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota, Jakarta. | Foto: Ralian

Sementara itu, Ketua Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baiti menegaskan, mereka menolak Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor 36 dan 37 Tahun 2018, yang dinilai tidak berkeadilan sesuai dengan sila keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami mohon pak Gubernur dan Anggota DPRD DKI untuk menindak lanjuti kepada MenPAN-RB atas aspirasi dari honorer K2 DKI Jakarta,” ujar Nur.

Nur  yang sudah menjadi guru honorer selama 15 tahun di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Timur itu mengemukakan, tenaga honorer di DKI sekitar 11049 orang yang sudah mendapat surat pertanggungjawaban mutlak, dan datanhya sudah ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, tenaga honorer K2 bukan dari tenaga guru saja, tetapi juga berasal dari tenaga teknis/administrasi lainnya yang berada di Pemeintahan DKI Jakarta.

“Untuk itu kami meminta keadilan yang adil bahwa kami mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam proses rekrutmen CPNS Pemda DKI  Jakarta,” ujar Nur.

Tenaga honorer K2 DKI Jakarta memohon kepada Gubernur DKI Jakarta agar dapat dikeluarkannya SK Gubernur khusus Honorer K2 yang sudah ber-SPTJM dan bekerja sudah lebih 10 tahun, serta mendapat kesejateraan lainnya.

“Kami memohon agar dalam proses perekrutan tahun 2019 tidak ada lagi tes tertulis dari lapangan yang mengakibatkan tersingkirnya nasib dari para tenaga Honorer K2 dengan yang baru. Karena, Hal ini sagat meresahkan bagi kami,” katanya.

Selain itu, Nur Baiti mengatakan, para tenaga Honorer K2 siap mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Demokrasi Indonesia Harus Cerminkan Kearifan Lokal

YOGYAKARTA – Praktek Demokrasi di Indonesia yang telah berjalan sekian lama di era R…