Home CAKRAWALA Ketua Komisi I Minta Perjanjian Patroli Trilateral Dievaluasi

Ketua Komisi I Minta Perjanjian Patroli Trilateral Dievaluasi

Komentar Dinonaktifkan pada Ketua Komisi I Minta Perjanjian Patroli Trilateral Dievaluasi
0
50

JAKARTA – Penculikan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) kembali terjadi. Dua WNI asal Sulawesi Selatan bernama Samsul Saguni dan Usman Yunus diculik di perairan Sabah pada 11 September 2018 oleh kelompok bersenjata yang diduga kuat berasal dari Filipina Selatan.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Samsul dan Usman diketahui bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia Dwi Jaya I. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera mengevalusi perjanjian trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Kemlu perlu didorong agar segera melakukan evaluasi terhadap perjanjian patroli trilateral Indonesia, Filipina, dan Malaysia,” kata Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (24/9/2018) siang.

Sebelumnya, Kemlu telah memanggil Duta Besar Malaysia pada Kamis (19/9) lalu. Disebutkan, Kemlu mendorong Malaysia untuk lebih memperhatikan keamanan WNI yang bekerja di sektor perikanan di Sabah serta meningkatkan intensitas patroli laut di sekitar perairan Sabah.

Meski begitu, Kharis menegaskan pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar dua WNI yang diculik tersebut bisa segera bebas. Menurut dia, pemerintah juga harus melakukan upaya penyelidikan terhadap insiden tersebut agar hal serupa tak kembali terjadi.

“Pemerintah perlu melakukan upaya penyelidikan dan pembebasan kedua WNI yang diculik,” kata politisi PKS tersebut.

Pada 2017 lalu, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan masing-masing untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional seperti pembajakan hingga penculikan.

Perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina tersebut terdiri dari empat poin. Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu. Ketiga, membentuk gugus tugas diantara ketiga negara untuk berbagi informasi intelejen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespon situasi darurat. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Bukan Peluru Nyasar, Tapi Peristiwa dan Niat Lain

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al Habsyi secara pribadi menilai peris…