Home CAKRAWALA DPD Nilai Mahkamah Konstitusi Langgar Konstitusi

DPD Nilai Mahkamah Konstitusi Langgar Konstitusi

Komentar Dinonaktifkan pada DPD Nilai Mahkamah Konstitusi Langgar Konstitusi
0
46

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah melanggar Konstitusi. Pelanggaran Konstitusi tersebut terkait syarat calon anggota DPD RI, yang mana hal ini melanggar Pasal 28 I UUD 1945.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

DPD RI sangat prihatin terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pelanggaran Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Perlu kami tegaskan bahwa kami sudah menjalani proses dan sudah dinyatakan memenuhi syarat. Lalu ada putusan MK yang membuat semuanya batal. Ini jadi masalah. Tidak jadi masalah bila diberlakukannya 2024,” tegas Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam konferensi pers di kawasan Sudirman Kamis (20/9/2018) malam.

Menurut Nono Sampono, DPD RI menyatakan tidak percaya dengan kesungguhan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga tegaknya pelaksanaan Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Mahkamah Konstitusi justru melanggar Konstitusi.

“Perintah MK kepada KPU untuk melaksanakan Putusan MK No. 30/ PUU – XVI/ 2018 merupakan Putusan Ultra Petita dan melanggar pasal 28 I UUD 1945, yakni tidak boleh ada hukum yang berlaku surut. Dan DPD RI akan melakukan tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran/pelecehan konstitusi, antara lain melaporkan oknum Hakim Konstitusi ke dewan etik MK dan atau tindakan hukum lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku,” tegas Nono.

Selain itu, lanjut Nono,  DPD RI juga akan menggunakan hak politik untuk mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Gereja Disegel di Jambi, GMKI Desak Mendagri dan Kapolri Bertanggungjawab

JAKARTA, GMKI mendesak Kementerian Dalam Negeri jangan membiarkan Peraturan Daerah atau pu…