Home CAKRAWALA Pakta Integritas Bacapres Prabowo Mengandung Intervensi Hukum

Pakta Integritas Bacapres Prabowo Mengandung Intervensi Hukum

Komentar Dinonaktifkan pada Pakta Integritas Bacapres Prabowo Mengandung Intervensi Hukum
0
132

JAKARTA, Pakta integritas Bacapres Prabowo dengan Ijtimak Ulama II No.16 menyangkut menjamin kepulangan Habib Rizieq Shihab jika Prabowo terpilih presiden. Partai NasDem menilai adanya intervensi hukum dalam faka tersbut.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai, pakta integritas yang diteken bakal capres Prabowo Subianto dengan Ijtimak Ulama II, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9), mengandung intervensi hukum. Hal itu terkait poin jaminan terhadap kepulangan Habib Rizieq Shihab.

Dalam pakta integritas, ada 17 poin yang disodorkan, salah satunya tentang kepulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, yang tercan9tum dalam nomor 16, yang berbunyi sebagai berikut, “Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah/sedang menjalani proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang mengalami penzaliman.

Irma menjelaskan selama ini kasus yang berkaitan dengan Habib Rizieq berjalan sesuai koridor hukum. Dia menegaskan presiden bukan seorang raja yang berhak menentukan berlanjut atau tidaknya kasus hukum seseorang.

“Hukum itu kan panglima, semua orang sama di mata hukum. Jadi nggak boleh dong presiden mengintervensi. Kasus hukum ya, kasus hukum,” kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago saat dihubungi, Minggu (16/9/2018).

“Untuk apa negara memiliki institusi hukum, kalau presiden boleh intervensi menghukum siapa yang dibenci dan melepaskan siapa yang disukai? Presiden kan bukan raja. Kalau presiden selalu bisa intervensi bukankah itu yang namanya diktator?” ujarnya.

Meski demikian, Irma menyebut dukungan GNPF-U kepada Prabowo merupakan suatu hal yang bisa diterima di alam demokrasi. Ia meminta dukungan itu diberikan secara wajar.

“Soal dukung mendukung itu menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi. Silakan berjalan saja secara wajar,” tegas Irma. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Berencana Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Bamsoet Kecam Keras Australia

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras pemerintah Australia yang  be…