Home CAKRAWALA MA Abaikan Suara Moral Masyarakat

MA Abaikan Suara Moral Masyarakat

Komentar Dinonaktifkan pada MA Abaikan Suara Moral Masyarakat
0
30

JAKARTA – Putusan MA yang mengabulkan permohonan pengujian PKPU No 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor, bandar narkoba dan penjahat seksual terhadap anak untuk dicalegkan tidak mengejutkan Ray Rangkuti.

Hanya saja Ray, pengamat Pemilu yang Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia tersebut, menilai putusan MA itu mengabaikan suara moral masyarakat.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, “Seperti kelaziman, poin pembatasan politik bagi penjahat terhadap amanah publik, sesuatu yang tak lazim bagi elit bangsa ini. Putusan MA itu menegaskannya. Sekalipun secara moral, putusan itu seperti mengabaikan suara moral masyarakat. Suara moral masyarakat itu bahwa pemilu bukan sekedar untuk menegakan hak asasi manusia,” kata Ray dalam pernyataan persnya yang diterima Minggu (16/9/2018) siang.

Menurut dia, KPU melalui PKPU sebenarnya hanya menguatkan poin-poin yang sebenarnya sudah tersirat dalam UU. Yakni salah satu tujuan pemilu adalah menciptakan pemerintahan bersih, dan berintegritas.

“Oleh karena itulah, sejak awal ada syarat bahwa calon pemimpin itu harus sehat rohani, meminta SKCK, menyatakan tidak pernah dipidana pada kasus apapun, dan harus berusia minimal 30 tahun serta lulus minimal SMA. Semua sarat-sarat administratif itu dimaksudkan agar pemimpin rakyat Indonesia adalah yang tercakap, tak pernah dipidana, mengerti moral dan kultur bangsa dan punya hasrat yang kuat untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan terbuka,” jelas pria asal Mandailing Natal, Sumatera Utara tersebut.

Yang tersurat tersebut diatas itulah yang kemudian dinyatakan lebih tegas oleh KPU melalui PKPU No 20/2018. Membunyikannya dalam bentuk aturan. Sekaligus menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat kita selama ini soal subtansi berpemilu. Bahwa seolah-olah pemilu hanya sekedar rutinitas lima tahunan untuk kemudian melahirkan kembali para penghianat amanah publik.

“Oleh karena itu, saya tidak melihat PKPU soal larangan napi koruptor itu sebagai sesuatu yang baru, apalagi bertentangan dengan UU atau moralitas bangsa. PKPU hanya menyiratkan apa yang tersurat. Tentunya, putusan MA soal ini berlaku. Tak ada yang bisa menggugatnya lagi secara hukum, walaupun tidak selaras dengan suara moral yang berkembang masyarakat,” pungkas dia. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Nama Alan Christian Singkali Menguat Jadi Ketum GMKI

BOGOR, Delapan nama kandidat yang tampil sebagai calon Ketum GMKI. Nama Alan Christian Sin…