Home CAKRAWALA KPU Harus Posisikan Putusan MA Sebagai Tantangan Baru

KPU Harus Posisikan Putusan MA Sebagai Tantangan Baru

Komentar Dinonaktifkan pada KPU Harus Posisikan Putusan MA Sebagai Tantangan Baru
0
38

JAKARTA – Melalui putusan judisial review terhadap PKPU 20/2018, MA memberikan ruang bagi para mantan koruptor untuk dapat kembali menduduki jabatan politik. Hal tersebut menurut Sekjen Transparency Internasional Indonesia Dadang Trisasongko, menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak mampu membuat putusan yang progresif untuk menghadapi tantangan zamannya, seperti korupsi politik yang mengakar. Dadang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap memposisikan putusan MA tersebut sebagai tantangan, dan tetap berupaya agar para mantan terpidana korupsi diketahui secara luas oleh publik.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, “Putusan MA ini harus dilihat KPU sebagai tantangan baru. KPU harus terus berupaya untuk menyusun regulasi dan memastikan para mantan terpidana korupsi diketahui oleh pemilih/publik secara luas. Undang-Undang 7/2017 secara jelas menyebutkan bahwa untuk mendukung terselenggaranya pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil salah satunya dengan menegakkan prinsip terbuka (pasal 3). Prinsip ini akan melindungi hak masyarakat untuk memilih calon wakilnya di parlemen yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik,” jelas Dadang dalam pernyataan pers TII yang diterima Minggu siang.

Dengan demikian desain regulasi penyelenggaraan pemilu memang ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

“Dan untuk mendukung Pemilu yang berintegritas, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan. Yaitu, pertama, dengan merujuk pada hak pemilih/publik untuk mengetahui secara lengkap, jelas dan mudah diakses terhadap rekam jejak para calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan terpidana korupsi, maka KPU segera menetapkan aturan untuk memastikan para pemilih/publik mendapatkan haknya tersebut sesuai dengan UU tentang Pemilu maupun UU tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Danang.

Yang kedua, bagi partai politik, menurut dia ini saat yang tepat untuk membuktikan komitmen anti korupsinya. Demi tercapainya hasil pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan kesepakatan bersama (Pakta Integritas) yang telah dilakukan baik dengan KPU maupun Bawaslu untuk segera menarik dan mengganti seluruh calon anggota legislatif yang berlatar belakang sebagai mantan terpidana korupsi.

“Yang ketiga, DPR dan Pemerintah harus segera melakukan perbaikan terhadap paket undang-undang politik, yaitu UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lebih memiliki perspektif untuk memberantas praktik korupsi politik, baik di internal partai politik maupun di dalam jabatan-jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilu. Sedangkan yang keempat, mengajak seluruh pemilih/publik untuk tidak memberikan pilihannya kepada calon anggota legislatif yang memiliki masalah integritas, seperti mantan terpidana korupsi,” pungkas dia. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Nama Alan Christian Singkali Menguat Jadi Ketum GMKI

BOGOR, Delapan nama kandidat yang tampil sebagai calon Ketum GMKI. Nama Alan Christian Sin…