Home CAKRAWALA Ditolak MA, KPU akan Berkomunikasi dengan Pimpinan Parpol

Ditolak MA, KPU akan Berkomunikasi dengan Pimpinan Parpol

Komentar Dinonaktifkan pada Ditolak MA, KPU akan Berkomunikasi dengan Pimpinan Parpol
0
40

JAKARTA, “Salah satu yang kita lakukan itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik,” Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkomunikasi dengan pimpinan partai politik pasca putusam Mahkamah Agung (MA) memutuskan mantan narapidana korupsi bisa nyaleg di Pemilu 2019.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, salah satu yang dilakukan KPU adalah berkomunikasi dengan partai politik.

“Salah satu yang kita lakukan itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik,” ujar Pramono, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

KPU akan meminta parpol-parpol menarik bacaleg mantan koruptor. Sebab menurut KPU, parpol berhak menarik bacalegnya yang pernah jadi narapidana kasus korupsi.

“Katakanlah misalnya MA mengabulkan uji materi PKPU itu, tapi kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat oleh KPU,” kata Pramono.

Lanjutnya, secara legal diperbolehkan oleh MA, tapi secara etis partai-partai di internal berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan.

Menurutnya, langkah positif beberapa partai telah mengonfirmasi, akan melakukan penarikan bacalegnya yang bermasalah.

“Beberapa partai bahkan sampai malam ini bilang kita akan menarik calegnya yang tidak memen uhi syarat,” kata Pramono.

KPU juga akan melakukan langkah persuasi terhadap parpol yang tidak menarik caleg mantan napi korupsi. Menurutnya, saat ini merupakan waktu bagi parpol untuk mencalonkan bacaleg yang berkualitas.

“Nanti kita persuasi lah, bahwa ini adalah momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan, untuk menawarkan calon-calon yang berkualitas, kira-kira begitu,” tuturnya.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/9/2018). Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan:

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Rektor UKRIDA Mendukung Kemerdekaan Palestina

JAKARTA, Masalah di Yerusalem adalah penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina, bukan ma…