Home CAKRAWALA HUKUM Kapolda Metro Jaya Perlu Diapresiasi Pemeriksa Nur Mahmudi

Kapolda Metro Jaya Perlu Diapresiasi Pemeriksa Nur Mahmudi

Komentar Dinonaktifkan pada Kapolda Metro Jaya Perlu Diapresiasi Pemeriksa Nur Mahmudi
0
43

JAKARTA, “Penanganan korupsi untuk kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota sangat jarang terdengar, tapi Polres Kota Depok telah melakukan triger halnya institusi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagi langkah maju Polri memberantas korupsi,” kata Ketua Presidium Indonesia Pemerhati Polri (IPP) Budi Sampurno.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Kasus korupsi melibatkan mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kota Depok menjadi percontohan pemberantasan korupsi Kepala Daerah. Hal ini seharusnya diikuti oleh Polres-polres dan Polda-polda yang ada di seluruh Indonesia.

“Ini trigger dan contoh pemberantasan korupsi kepala daerah yang telah dialakukan Polres Kota Depok yang patut diapresiasi. Penanganan korupsi untuk kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota sangat jarang terdengar, tapi Polres Kota Depok telah melakukan triger halnya institusi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagi langkah maju Polri memberantas korupsi,” kata Ketua Presidium Indonesia Pemerhati Polri (IPP) Budi Sampurno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Lebih lanjut Budi menyatakan, penetapan dan pemeriksaan Nur Mahmudi sebagai tersangka patut diikuti oleh Polres-Polres lain.

Selain itu, Kapolda terutama Kapolri juga harus meapresiasi dan memback up Polres yang menangani kasus korupsi khususnya melibatkan bupati atau walikota di wilayah masing-masing.

“Kapolda dan Kapolri harus memberikan reward pada Kapolres yang berani mengusut kasua korupsi yang melibatkan kepala daerah. Bila hal ini diikuti atau dilakukan seluruh Polres maka, IPP berkeyakinkan tidam ada lagi lepala daerah yabg berani melakukan tindak pidana korupsi,” ungkap Budi.

Apalagi kata Budi, Polres dapat melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sebagaimana saber pungli yang ada di tingkat Polres bisa menangkapa tangan bupati atai walikota.

Dia menerangkan, bila hal ini dapat dilakukan secara sterus menerus, KPK yang selama ini menjadi momok bagi koruptor maka Polri juga akan menjadi musuh koruptor. Sebagai penegak hukum, Polri harus menjadi musuh koruptor atau pelaku tinfak pidana lainnya, jadi Polti akan dapat menjadi tumpuan dan harapan masyarkat lebih dari sekedar pengayom, pelindung fan dan pelayan, ” terangnya.

Ke depan, lanjut Budi, KPK yang bukan institusi permanen lamban laun bisa dibubarkan dengan syarat Polri dapat bekerja seperti KPK.

”Kalau Polri sudah seperti KPK, IPP berkeyakinkan KPK akan bubar, karena KPK hanya sebatas adhoc (sementara). Untuk itu Polri hatus berbenah dan berani melawan koruptor meski harus berhadapan dengan kepala daerah, ”tegas Budi. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Agus Raharjo Melantik Direktur Penyidikan KPK

JAKARTA, Ketua KPK Agus Raharjo berharap ketiga pejabat baru yang dilantik dapat bekerja d…