Home CAKRAWALA Kader Demokrat Pendukung Jokowi Hanya Ada di 5 Provinsi

Kader Demokrat Pendukung Jokowi Hanya Ada di 5 Provinsi

Komentar Dinonaktifkan pada Kader Demokrat Pendukung Jokowi Hanya Ada di 5 Provinsi
0
70

JAKARTA – Fenomena munculnya sikap kader yang berbeda dengan sikap mayoritas di partainya terjadi menjelang Pemilu 2019. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya hal tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan, ada kondisi berbeda di tiap Provinsi, sehingga DPD Partai Demokrat pun juga berbeda situasi dan kondisinya.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, “Dari seluruh kader Demokrat di 34 Provinsi, hanya 20 persen yang menyatakan akan memilih Jokowi. Dan setelah kami teliti lagi, 20 persen itu hanya ada di 5 Provinsi saja. Kalau diurut berdasarkan jumlah terbesar ke terkecil, mereka adalah kader di Jawa Timur, Papua, NTT, Bali dan Sulawesi Utara,” jelas Syarif dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Pressroom Komplek Parlemen Senayan, Kamis (13/9/2018)  siang.

Dia menduga, kader di 5 Provinsi tersebut dipengaruhi situasi dan kondisi bahwa bila Demokrat mendukung Jokowi, maka akan mendapatkan insentif perolehan suara dari masyarakat di Provinsi tersebut. Selain itu juga karena ada faktor lain, yaitu tidak ada kader Demokrat yang menjadi Capres atau Cawapres, sehingga mereka kecewa.

“Bisa juga sikap mereka yang memilih Jokowi itu karena mereka kecewa. Kan baik Prabowo maupun Sandi, bukan kader Demokrat,” kata Syarif yang mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut.

Mengenai adanya 20 persen kader Demokrat yang menyatakan akan memilih Jokowi, dia mengatakan akan menyelesaikannya secara internal. Dan akan terus berdialog dan memotivasi mereka agar mendukung Prabowo-Sandiaga.

“Ya kami akan terus berdialog, memotivasi mereka agar nanti memilih Prabowo-Sandi. Menurut kami masih ada waktu selama 6 bulan untuk itu. Enam bulan waktu yang cukup bagi kita untuk berikhtiar meyakinkan mereka agar memilih Prabowo-Sandi,” pungkas dia. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Gereja Disegel di Jambi, GMKI Desak Mendagri dan Kapolri Bertanggungjawab

JAKARTA, GMKI mendesak Kementerian Dalam Negeri jangan membiarkan Peraturan Daerah atau pu…