Home CAKRAWALA Pasal 65 UU JPH Harus Diamandemen

Pasal 65 UU JPH Harus Diamandemen

Komentar Dinonaktifkan pada Pasal 65 UU JPH Harus Diamandemen
0
76

JAKARTA – Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di undangkan sejak 4 tahun lalu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah diresmikan pada 10 Oktober 2017 yang lalu, ternyata juga belum dapat berfungsi sebagaimana yang di amanatkan Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) nya.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, saat ini BPJPH belum dapat menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal dari dunia usaha, baik dari segi administrasi, tarif maupun sistemnya. Disisi lain, ada ketentuan di Pasal 65 UU JPH, bahwa dua tahun setelah UU tersebut diundangkan harus ada PP nya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah meminta Pemerintah harus segera mengamandemen Pasal 65 UU JPH untuk dapat menerbitkan PP sebagai Peraturan Pelaksana

“Kami meminta dilakukan amandemen Pasal 65 UU JPH, karena jika PP diterbitkan tanpa mengamandemen Pasal 65 maka pemerintah dapat di anggap melanggar ketentuan UU JPH tersebut,” kata Ikhsan dalam FGD yang diselenggarakan Indonesia Halal Watch di Hotel Sofyan Jalan Cut Mutia, Menteng, Rabu (12/9/2018) siang.

Menurut dia, semestinya PP diterbitkan terlebih dahulu sebagai peraturan pelaksana UU JPH. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63, 64 dan 67 UU JPH. Agar dunia usaha tidak dirugikan dan tetap tersedianya produk halal di masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan umat dengan belum berfungsinya BPJPH, maka ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60,  UU JPH, menurut Ikhsan, harus menjadi landasan bagi sertifikasi halal. Yang mana dalam hal ini MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

“Dengan kondisi yang belum bisa bekerjanya BPJPH, MUI harus tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal. Sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan bagi dunia usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal,” pungkas dia. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

DPD AJO Indonesia Kepri Turun Kejalan Galang Donasi Untuk Palu-Sigi-Donggala

BATAM Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Provinsi Kepu…