Home CAKRAWALA Bawaslu Hanya Ingin Tegakkan Aturan, Malah Dituduh Pro Koruptor

Bawaslu Hanya Ingin Tegakkan Aturan, Malah Dituduh Pro Koruptor

Komentar Dinonaktifkan pada Bawaslu Hanya Ingin Tegakkan Aturan, Malah Dituduh Pro Koruptor
0
82

JAKARTA – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmad Bagja angkat bicara menanggapi munculnya polemik terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan napi kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan kasus narkoba nyaleg.

Menurut Bagja pihaknya keberatan dengan anggapan bahwa Bawaslu tidak pro pemberantasan korupsi dan pro mantan koruptor. Hal ini karena yang dilakukan Bawaslu hanyalah menegakkan aturan.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, “Prinsipnya kami pro pemberantasan korupsi. Semangat kami sama dengan KPU yang pro pemberantasan korupsi. Namun kami ingin menegakan aturan. Tapi sekarang malah dituding pro mantan koruptor yang akan nyaleg. Perlu saya tegaskan disini bahwa saat PKPU tersebut masih draft, kami sudah mengingatkan KPU, karena PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu, yang tidak melarang (mantan napi kasus korupsi nyaleg)” kata Bagja dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Polemik PKPU Nomor 20 Tahun 2018” di Pressroom Komplek Parlemen Senayan, Selasa (4/9/2018) sore.

Menurut dia, yang perlu juga diketahui adalah, DPR juga tidak memasukkan larangan mantan napi kasus korupsi nyaleg dalam UU Pemilu, karena sudah ada 4 kali putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mereka nyaleg. Sayangnya menurut Bagja , KPU tetap ngotot.

“Ya sayangnya KPU tetap ngotot, mengeluarkan PKPU yang tidak ada cantolan pada aturan yang lebih tinggi, atau UU nya. Makanya timbul polemik seperti saat ini. Tapi upaya kami menegakkan aturan sesuai logika hukum ini merupakan jalan yang sepi, bukan jalan yang populis, sehingga kami dianggap pro koruptor lah, masuk angin lah. Dan berbagai tuduhan yang menyakitkan lainnya. Padahal kami hanya ingin KPU taat UU,” kata Rahmad.

Dia khawatir, putusan MA terjadi pada saat waktu pencalonan sudah ditutup. Dengan demikian walaupun MA mengabulkan gugatan para  mantan napi kasus korupsi yang dirugikan oleh PKPU tersebut, namun tetap saja mereka tercoret dari daftar caleg.

“Mereka yang korban PKPU tersebut pasti akan menggugat KPU. Dan ini pasti akan melelahkan KPU yang juga tengah menyiapkan Pileg dan Pilpres 2019 yang pelaksanaannya serentak,” pungkas Bagja. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Viral Anak Pakai Baju Pramuka Kampanyekan Ganti Presiden, Moeldoko: Ada yang Mengkondisikan

JAKARTA,  Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso memastikan anak sekolah yang berteriak…