Home CAKRAWALA HUKUM Kasus BLBI, Mantan Kepala BPPN akan Menghadapi Tuntutan di Tipikor

Kasus BLBI, Mantan Kepala BPPN akan Menghadapi Tuntutan di Tipikor

Komentar Dinonaktifkan pada Kasus BLBI, Mantan Kepala BPPN akan Menghadapi Tuntutan di Tipikor
0
70

JAKARTA, Syafruddin didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dari BPPN terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki pengusaha Sjamsul Nursalim.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung akan menghadapi sidang tuntutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Iya hari ini tuntutan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Kiki Ahmad Yani, saat dihubungi, Senin (3/9/2018).

Sidang bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat. Sidang tuntutan diagendakan pukul 10.00 WIB.

Syafruddin didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dari BPPN terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki pengusaha Sjamsul Nursalim.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi yaitu memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah Rp 4.580.000.000.000, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara Rp 4.580.000.000.000,” ujar jaksa KPK Haerudin saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).

Menurutnya, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dilakukan Syafruddin bersama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Haerudin menyebut, Syafruddin menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.

Atas perbuatannya, Syafruddin dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Agus Raharjo Melantik Direktur Penyidikan KPK

JAKARTA, Ketua KPK Agus Raharjo berharap ketiga pejabat baru yang dilantik dapat bekerja d…