Home CAKRAWALA Berlakukan Kembali GBHN Tak Bertentangan dengan Konstitusi

Berlakukan Kembali GBHN Tak Bertentangan dengan Konstitusi

Komentar Dinonaktifkan pada Berlakukan Kembali GBHN Tak Bertentangan dengan Konstitusi
0
79

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara terkait rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengesahkan dan menetapkan dua Panitia ad hoc (PAH) MPR dalam sidang tahunan 2018 (16/8).  Yang mana salah satu PAH tersebut bertugas menyiapkan rancangan naskah haluan negara sebagai rujukan haluan pembangunan nasional.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, “Kami selaku pimpinan DPR menyampaikan bahwa pemberlakuan kembali GBHN adalah hal yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang,” kata
Bambang dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Kamis (16/8/2018) sore.

Menurut dia, berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 membuka ruang terhadap pengaturan kewenangan MPR, termasuk kewenangan dalam menetapkan GBHN.

Pria yang akrab dipanggil Bamsoet tersebut menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar hukum pembangunan nasional Indonesia menitikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui DPR.

Untuk itu perlu adanya keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan daerah, sehingga pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan melalui sinergisitas antar penyelenggara negara secara berkesinambungan. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Berencana Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Bamsoet Kecam Keras Australia

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras pemerintah Australia yang  be…