Home CAKRAWALA Mekanisme Pergantian Wagub Sandi, Ini Kata Kemendagri

Mekanisme Pergantian Wagub Sandi, Ini Kata Kemendagri

Komentar Dinonaktifkan pada Mekanisme Pergantian Wagub Sandi, Ini Kata Kemendagri
0
192

JAKARTA, Soal pengunduran diri ini dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan pengunduran diri pejabat negara itu paling lambat diajukan pada saat didaftarkan oleh parpol ke KPU. Pengunduran diri tak dapat ditarik kembali.

CELEBES NEWS – Berita Terbaru, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono  menjelaskan, langkah awal adalah Sandiaga Salahuddin Uno mengirim pernyataan pengunduran diri ke dua instansi, yakni ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai persyaratan maju sebagai calon wakil presiden dan ke DPRD DKI.

Soni, panggilan Sumarsono melanjutkan hasil berkas pengunduran diri itu kemudian dirapatkan secara paripurna oleh DPRD DKI dan hasilnya diteruskan ke Presiden melalui Kemendagri.

“Lalu DPRD bersidang di paripurna, pengumuman. Mendagri cukup menerima surat gubernur dengan lampiran surat berita acara paripurna pengumuman dari DPRD. Saat ini kita pasif dulu menunggu surat itu,” kata Sumarsono yang akrab disapa Soni saat dikonfirmasi, Sabtu (11/8/2018).

Menurutnya, soal pengunduran diri ini dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan pengunduran diri pejabat negara itu paling lambat diajukan pada saat didaftarkan oleh parpol ke KPU. Pengunduran diri tak dapat ditarik kembali.

Pada Pasal 171 dijelaskan, permintaan izin ke presiden adalah keharusan. Presiden punya waktu 15 hari setelah menerima surat permintaan izin itu. Setelah izin lewat 15 hari, presiden dianggap sudah memberikan izin.

Tahap berikutnya, Kemendagri memberitahu Gubernur DKI bahwa posisi wagub kosong. Parpol pengusung dapat mengajukan 2 calon ke gubernur untuk selanjutnya diserahkan ke DPRD.

“Cara mengisi posisi wagub, parpol pengusung menyampaikan dua calon kepada gubernur untuk diteruskan kepada DPRD. DPRD kemudian melakukan pembentukan panitia pemilihan dua calon tersebut, dua calon dipilih, ada berita acara dilaporkan ke gubernur,” jelas Soni.

Selanjutnya, Gubernur meneruskan hasil pemilihan di DPRD ke presiden melalui Kemendagri untuk di-SK-kan. baru kemudian dilantik oleh presiden di Istana negara.

Terkait pengisian posisi wagub yang kosong tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Terkait Pengganti Wagub DKI, Rencananya Partai Gerindra, PKS, dan Anies akan rapat menentukan kandidat wagub yang baru setelah Idul Adha nanti. Namun, sebelumnya, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon setuju bila wagub baru diisi oleh sosok yang diusulkan PKS. Sejauh ini nama Mardani Ali Sera -lah yang muncul dari PKS sebagai kandidat wagub itu.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur perihal pengisian kekosongan kepala daerah, sebagaimana situasi yang dihadapi DKI saat ini. Pengisian kekosongan jabatan wagub dilakukan lewat pemilihan oleh rapat paripurna DPRD. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Perlu Kontrol Ketat Perilaku Politik Kada Agar Tak Diluar Batas

JAKARTA – Berbagai studi tentang politik dan Pemilu menunjukan fakta bahwa, relasi k…