Home CAKRAWALA EKONOMI AS Tidak Perang Dagang dengan Indonesia

AS Tidak Perang Dagang dengan Indonesia

Komentar Dinonaktifkan pada AS Tidak Perang Dagang dengan Indonesia
0
41

JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengaku kaget dengan pernyataan Staf Khusus Wakil Presiden, Sofyan Wanandi yang menyebut Presiden AS Donald Trump mengancam perang dagang dengan Indonesia.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Menurut Drajat Wibowo, AS tidak mungkin melancarkan perang dagang dengan Indonesia karena defisit perdagangan AS dan Indonesia tak seberapa.

“Saya tentu saja kaget, tapi juga geli. AS diklaim mengancam perang dagang dengan Indonesia? Lucu. Karena tidak mungkin perang dengan kita. Defisit perdagangan mereka tak seberapa,” kata Dradjad melalui keterangan tertulisnya yang diterima Minggu (8/7/2018) siang.

Menurut dia, AS hanya sedang mereview Generalized System of Preferences (GSP). Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan fasilitas tarif GSP tersebut. 

GSP adalah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

“Singkatnya, melalui GSP satu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Sementara itu eksportir negara kaya tetap dikenakan aturan umum WTO,” jelasnya.

Drajad menambahkan bahwa sejak 1974, AS sangat banyak memberikan GSP. Saat ini setidaknya terdapat 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS. Jumlah produk yang diberi GSP sekitar 5000-an item.

“Negara hebat seperti China, negara G7, Uni Eropa, Rusia, Australia, dan Selandia Baru tidak meminta dan tidak menerima GSP. Dari 7 ASEAN, yang tidak menerima GSP adalah Singapura dan Malaysia,” kata dia.

Maka langkah AS mengkaji GSP Indonesia dan negara ASEAN selain Singapura dan Malaysia adalah hal yang wajar. 

Dan yang menjadi sorotan antara lain industri obat-obatan, kimia/pertanian dan beberapa aturan sektor jasa dan investasi yang mungkin bisa dinilai tidak adil.

“Itulah yang sebenarnya terjadi. Yaitu, hanya review apakah Indonesia masih layak mendapat GSP atau tidak. Bukan AS lakukan perang dagang dengan kita,” ujar Drajad. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Presiden Bahas Ekonomi Global, Regional dan Dalam Negeri Bersama Tim Ekonomi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memanggil Tim Ekonomi di Istana Merdeka Jakarta, Seni…