Home CAKRAWALA MUI Mengimbau Masyarakat Menghormati Keputusan Polri Keluarkan SP3 Habib Rizieq

MUI Mengimbau Masyarakat Menghormati Keputusan Polri Keluarkan SP3 Habib Rizieq

Komentar Dinonaktifkan pada MUI Mengimbau Masyarakat Menghormati Keputusan Polri Keluarkan SP3 Habib Rizieq
0
126

Jakarta – MUI menyebut kewenangan menghentikan sebuah perkara berada di tangan penyidik Polri. Hal tersebut merupakan perkara yang biasa dan sudah sering terjadi.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi meminta umat menghormati Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Habib Rizieq Shihab,dan mengimbau umat menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Hormati proses hukum dan percayakan masalahnya kepada pihak memiliki kewenangan untuk itu,” kata Zainut di Jakarta, Senin (18/6/2018) seperti dilansir Antara.

Menurut Zainut, kewenangan menghentikan sebuah perkara berada di tangan penyidik Polri. Hal tersebut merupakan perkara yang biasa dan sudah sering terjadi.

Ia mengimbau masyarakat tidak mengembangkan penghentian penyelidikan ini dengan dugaan lain yang malah membuat kegaduhan. Zainut menyatakan dirinya belum tahu secara persis alasan penghentian penyelidikan itu.

“MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengembangkan dugaan-dugaan yang justru dapat menimbulkan kegaduhan,” ucapnya.

Dia mengatakan MUI menghargai keputusan tersebut.

“Meskipun kami belum mengetahui persis alasan penghentian perkara tersebut, karena belum membaca petikan putusannya, tetapi kami meyakini penyidik kepolisian memiliki alasan yang kuat untuk hal itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengamini SP3 bisa diterbitkan jika perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata.

Atau, lanjut dia, SP3 dapat dikeluarkan kepolisian bila bukti yang disangkakan tidak ada atau kurang.

Dan sebuah perkara, kata dia, juga bisa dihentikan melalui SP3 demi kepentingan umum. Untuk perkara tersebut, SP3 hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan bila perkara tersebut disidangkan akan mengganggu kepentingan umum.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak mengembangkan dugaan-dugaan yang justru dapat menimbulkan kegaduhan

“Penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan sebuah perkara dugaan pelanggaran pidana. Saya kira hal tersebut merupakan perkara yang biasa. Memang dalam ketentuan hukum SP3 bisa diterbitkan jika perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata. Atau SP3 dapat dikeluarkan kepolisian bila bukti yang disangkakan tidak ada atau kurang. Dan sebuah perkara juga bisa dihentikan melalui SP3 demi kepentingan umum. Ini hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung dengan pertimbangan bila perkara tersebut disidangkan akan mengganggu kepentingan umum,” jelasnya. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Ma’ruf Amin Duri Dalam Daging Bagi Jokowi

JAKARTA, Sekitar 20-25 juta orang tidak menyukai Ma’ruf Amin, yakni mereka LGBT, Ahm…