Home CAKRAWALA Fraksi PDIP: Keluarnya BKP Maka Gubernur DKI Setuju Reklamasi

Fraksi PDIP: Keluarnya BKP Maka Gubernur DKI Setuju Reklamasi

Komentar Dinonaktifkan pada Fraksi PDIP: Keluarnya BKP Maka Gubernur DKI Setuju Reklamasi
0
138

JAKARTA,”Yang penting Pak Anies segera mengembalikan 2 raperda itu ke DPRD (DKI) untuk dibahas bersama-sama agar DKI bisa mengatur area yang reklamasi itu diatur pemda berdasarkan peraturan daerah yang dibuat bersama DPRD itu. Itu kan payung hukumnya daerah untuk melakukan penataan,” katanya.

CELEBES NEWSBerita Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta.

Dengan diterbitkannya Pergub Nomor 58 Tahun 2018 maka Gubernur DKI diminta untuk segera membahas 2 Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang ditarik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, dengan munculnya pergub tersebut maka gubernur setuju dengan reklamasi.

“Maka kalau arahnya pak gubernur setuju dengan reklamasi, tahapan yang harus dilakukan pak gubernur, bagamaina melakukan percepatan pembahasan dua Raperda itu yang saat ini ditarik di eksekutif, walaupun penarikan 2 raperda itu dalam konteks aturan pembuatan perda itu menyalahi prosedur, tapi oke lah,” ujar Gembong, Kamis (13/6/2018).

Sebab, menurutnya, perda itu merupakan payung hukum daerah untuk melakukan penataan.

“Yang penting Pak Anies segera mengembalikan 2 raperda itu ke DPRD (DKI) untuk dibahas bersama-sama agar DKI bisa mengatur area yang reklamasi itu diatur pemda berdasarkan peraturan daerah yang dibuat bersama DPRD itu. Itu kan payung hukumnya daerah untuk melakukan penataan,” katanya.

Lanjut Gembong, Jika perda sudah terbit, maka tidak lagi dibutuhkan pergub BKP reklamasi. Sebab tanpa pergub, Anies dinilai mampu memberi perintah kepada bawahannya tanpa harus membuat pergub lebih dulu.

“Pergub ini sebetulnya untuk apa sih, kan tanda tanya juga, untuk koordinasi katanya, lah kalo koordinasi, tanpa melalui pergub itu yang namanya Sekda, Bappeda, setiap saat bisa diperintah oleh gubernur. Anggota dari badan itu kan Sekda kemudian Bappeda, dan lain-lain, artinya kan ruang lingkupnya orang-orang yang setiap saat bisa dikendalikan gubernur. Menurut saya yang paling utama bisa melakukan proses percepatan proses pembahasas 2 raperda agar Jakarta punya payung hukum untuk mengatur daratan hasil reklamasi itu,” ujar Gembong.

Menurutnya, jika Anies serius menghentikan Reklamasi, Gembong justru mempertanyakan ketegasan Anies. Apalagi, setelah penyegelan bangunan di Pulau D Reklamasi pada Kamis (7/6/2018) lalu, belum ada tindak tegas yang dilakukan.

“Tapi yang paling penting, kalau sikapnya Pak Anies oke reklamasi, langkahnya adalah melakukan percepatan pembahasan raperda sehingga ada kepastiannya,” lanjut Gembong.

Gembong menduga Pergub yang dikeluarkan Anies hanya untuk menyenangkan publik saja. Walaupun dampaknya tidak apa apa dari penyegelan itu. Lanjut Gembong, seharusnya yang dilakukan setelah penyegelean itu gubernur memanggil para pengembang, para orang yang sudah melakukan pembelian dari pengembang untuk dilakukan rapat-rapat koordinasi.

“Harusnya kan itu sehingga ada kepastian hukum kedepan seperti apa. Karena bagaimana pun pengembang sudah invest yang tak sedikit kedua konsumen juga keluarkan uang,”ujarnya. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Hari Ke 3 Kegiatan Penggalangan Dana DPD AJOI Kepri Untuk Sulteng Panitia Semakin Solid

BATAM – Hari ke – 3 kegiatan Sosial Penggalangan Dana yang di adakan DPD Alian…