Home CAKRAWALA EKONOMI DPR Dukung RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

DPR Dukung RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Komentar Dinonaktifkan pada DPR Dukung RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
0
82

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara prinsip DPR mendukung RUU ini, karena diharapkan akan mampu membatasi transaksi uang kartal atau tunai yang sering disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, terorisme serta bisnis illegal lainnya.

CELEBES NEWSBerita Terbaru,“DPR mendukung penuh RUU ini. Kami berharap nantinya kita akan mampu membatasi transaksi uang kartal atau tunai yang sering disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, terorisme serta bisnis illegal lainnya. Biasanya para pelaku tindak pidana korupsi, terorisme atau money laundering, selalu berupaya menghindari transaksi melalui lembaga keuangan. Sebab, jika melalui lembaga keuangan akan sangat mudah dilakukan pelacakan kembali transaksi yang mereka lakukan,” kata pria yang akrab dipanggil Bamsoet tersebut dalam acara Diseminasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal ‘Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal’, di Jakarta, Selasa (17/4/2018) siang.

Hadir dalam acara ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein, Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae serta Dubes Australia Gary Quinlan.

Bamsoet melihat, dalam kasus tindak pidana korupsi dan terorisme di Indonesia, para pelaku lebih banyak menggunakan transaksi keuangan tunai. Penggunaan transaksi tunai dalam kasus korupsi menjadi kendala bagi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelacakan aliran dana. Para penyidik pun sukar untuk menelusuri kembali transaksi tersebut, karena tidak tercatat dalam sistem keuangan.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, besaran jumlah transaksi tunai di suatu negara memiliki korelasi dengan indeks korupsi suatu negara. Negara dengan jumlah transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk jika dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah.

Sebagai contoh, India, Bulgaria, Rusia, dan termasuk Indonesia yang transaksi tunainya di atas 60%, memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, dan Finlandia yang transaksi tunainya rendah, sekitar 10%-20%, memiliki persepsi tingkat korupsi sangat rendah.

“Di Perancis, Belgia atau Brazil telah dilakukan pembatasan transaksi keuangan tunai. Di negara-negara tersebut, aturan pembatasan transaksi keuangan tunai digunakan sebagai salah satu sarana untuk menekan tingkat korupsi. Sejauh ini upaya tersebut efektif meminimalisir korupsi yang terjadi,” tutur tokoh KAHMI tersebut.

Maka dia meminta Pemerintah  segera memasukan draft RUU tersebut ke DPR agar bisa dibahas Badan Legislasi DPR dan Komisi terkait. Selain itu dia juga meminta Pemerintah harus bisa memberikan jaminan keamanan transaksi serta membangun fasilitas serta infrastruktur transaksi keuangan non tunai secara terintegrasi dan merata hingga ke pelosok-pelosok. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

AS Tidak Perang Dagang dengan Indonesia

JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) D…