Home PROVINSI SULUT PEMPROV SULUT Gubernur Sulut: Seluruh Kabupaten dan Kota Bisa Raih WTP

Gubernur Sulut: Seluruh Kabupaten dan Kota Bisa Raih WTP

Komentar Dinonaktifkan pada Gubernur Sulut: Seluruh Kabupaten dan Kota Bisa Raih WTP
0
209

MANADO, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE mengatakan Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Indonesia.

CELEBES NEWS – ”Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, tentunya bisa meraih status WTP terhadap Pengelolaan Keuangan di daerah masing masing. Bahkan sangat diharapkan kinerjanya semakin meningkat,” ujar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE usai menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan (LK) Un audited dari Pemerintah Provinsi, Pemkab dan Pemkot ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor BPK, Senin (2/4/2018) sore.

Gubernur berharap dengan kinerja yang semakin meningkat dan dilakukan dengan kerja yang benar, justru akan membuat sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan bersih dari aksi penyalahgunaan dan aksi pengelolaan keuangan yang melanggar peraturan perundang undangan.

Sementara itu, pihak BPK sendiri, sebelumnya telah menerima soft copy Laporan Keuangan (LK) Unaudited pada akhir Maret 2018. LK Unaudited 2017 Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Tangga Muliaman Purba. MM.

Penyerahan LKPD pada Senin (2/4/2018) ini, merupakan pelaksanaan mandat dari pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali kota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK Rl paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LK ini selanjutnya akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada empat aspek, yaitu : pertama, Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

Kedua, Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure). Ketiga, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, Elektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

BPK berharap bahwa LKPD yang disusun Pemerintah Daerah telah sesuai dengan aspek aspek dimaksud. Sebab hakekat pemberian opini, merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewuiudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas kebutuhan Pemerintah daerah, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders).

Seperti diketahui, LKPD merupakan salah satu perwujudan penanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan anggaran pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LKPD terdiri atas 7 laporan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Neraca, Laporan Arus kas (LAK). Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Aggaran lebih dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Ketujuh laporan diatas didampingi dengan loporan keuangan perusahaan daerah.

Penyerahan tersebut dilakukan langsung Gubernur, Bupati dan Wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara. [Celebesnews.id]

Penulis : Simon Siagian

Comments are closed.

Check Also

Di APBD-P Sulut 2018, Target Pendapatan Daerah Sulut Naik 1,16%, PAD Naik 3,82 %

MANADO, Perubahan APBD Sulut tahun 2018 diharapkan memperkuat struktur anggaran Sulut dan …