Home CAKRAWALA POLITIK PDIP Belum Mengajukan Usulan Nama Calon Wakil Ketua DPR

PDIP Belum Mengajukan Usulan Nama Calon Wakil Ketua DPR

Komentar Dinonaktifkan pada PDIP Belum Mengajukan Usulan Nama Calon Wakil Ketua DPR
0
81

JAKARTA – Langkah Presiden Jokowi dengan tidak menandatangani UU MD3, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

CELEBES NEWS – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Pimpinan DPR belum menerima usulan nama calon Wakil Ketua DPR baru yang diajukan PDI Perjuangan, kemungkinan menunggu Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sah menjadi UU meskipun tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Setahu saya di Kesekjenan DPR belum menerima usulan itu karena kemungkinan besok UU MD3 Perubahan Kedua bisa dilaksanakan,” kata Agus di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Agus mengatakan UU MD3 itu sudah sah secara otomatis menjadi UU untuk dilaksanakan apabila dalam waktu 30 hari Presiden tidak menandatanganinya, dan itu tepat pada Rabu (14/3/2018).

Karena itu menurut dia, setelah UU tersebut sudah sah maka Fraksi PDI Perjuangan bisa mengusulkan nama calon wakil ketua DPR dan segera diproses di internal DPR.

“Waktunya 30 hari apabila Presiden tidak menandatangani maka UU MD3 sudah bisa diberlakukan. Dan apabila ingin melakukan perubahan maka sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Agus menjelaskan proses pengusulan nama calon wakil ketua DPR itu diawali dengan F-PDI Perjuangan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR terkait nama yang diusulkan lalu dilakukan Rapat Pimpinan untuk membahasnya.

Setelah itu menurut dia dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang menentukan jadwal pelaksanaan pelantikan dalam Rapat Paripurna DPR.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin (12/2) menyetujui perubahan kedua Rancangan UU MD3 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Nomor 17 tahun 2014 untuk menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi “walk out” dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 yang baru disetujui DPR untuk disahkan oleh Presiden.

Yasonna mengatakan langkah tidak menandatangani UU MD3 tersebut, merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat.

Pasal 73 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. [celebesnews.id]

Penulis : Ajie

Comments are closed.

Check Also

Lulung Mantap Pindah ke PAN, PPP: Harusnya Mundur dari DPRD

JAKARTA,”Jadi ya kita hormati saja pilihan Lulung jika memang harus pindah partai ka…