Home CAKRAWALA Menkopolhukam: KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Menkopolhukam: KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

Komentar Dinonaktifkan pada Menkopolhukam: KPK Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah
0
143

JAKARTA, Penetapan calon kepala daerah sebaga tersangka akan berpengaruh pada suara, dan sudah masuk ranah politik. Selain itu, penetapan paslon bukan ranah pribadi lagi, tapi milik para pemilih, partai dan pendukungnya. Karenanya, ditunda untuk mencegah terjadinya kekacauan dan konflik yang menganggu kelancaran dan keamanan pilkada.

CELEBES NEWS – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta semua penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan atau proses hukum terhadap calon kepala daerah.

“Silakan KPK ambil langkah hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon (pasangan calon) dalam pilkada, kita mohon ditunda dulu penyelidikannya, penyidikannya dan pengajuan sebagai saksi. Karena akan berpengaruh pada pemilu,” tegas Wiranto, di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dalam keterangan pers yang dikemukakan Wiranto seusai rapat koordinasi hadir Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Lebih lanjut, Wiranto khawatir kasus korupsi yang menjerat calon kepala daerah akan berpengaruh pada perolehan suara kandidat tersebut. “Akan masuk ke ranah politik dan mempengaruhi perolehan suara. Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, partai dan mendukungnya,” ujar mantan Panglima TNI itu.

Wiranto menuturkan, hal itu agar proses hukum tidak dijadikan alat politik oleh lawan politik. Selain itu untuk mencegah terjadinya kekacauan dan konflik yang menganggu kelancaran dan keamanan pilkada.

“Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan sebagai saksi ataupun sebagai tersangka,” kata Wiranto.

“Risiko dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, akan berpengaruh pada perolehan suara,” tutur mantan Panglima TNI itu.

Dalam tiga bulan terakhir ini saja, lima kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan KPK karena menerima sejumlah uang.

Mereka, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif ditangkap KPK di kantornya pada 4 Januari 2018 karena diduga menerima jatah sebesar Rp 3,6 miliar dari pengerjaan proyek RSUD Damanhuri yang berasal dari PT Menara Agung.

Memasuki bulan berikutnya, giliran Bupati Jombang Nyono Suharli yang terjaring OTT KPK pada 3 Februari 2018. Nyono diduga mengutip setoran dari 34 Puskesmas di Jombang yang diberikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Inna Sulistyowati.

Dua hari kemudian giliran Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terjaring OTT KPK pada 13 Februari 2018. Imas ditangkap karena menerima suap Rp 1,4 miliar dari total komitmen yang dijanjikan sebesar Rp 4,5 miliar dari dua perusahaan untuk memuluskan pemberian izin pendirian pabrik di Subang.

Selanjutnya, Bupati Lampung Tengah Mustafa ditangkap KPK pada Kamis 15 Februari 2018 tekait OTT yang dilakukan terhadap 14 orang yang terdiri dari anggota DPRD dan pejabat pemerintahan Lampung Tengah serta seorang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang Rp 1 miliar.

Berikutnya giliran Bupati Ngada, Marianus Sae yang terciduk OTT KPK pada 11 Februari 2018. Pria yang hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT itu ditangkap terkait penerimaan suap senilai Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus Iwan Ulumbu Dirut PT S99P.

Terkini, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra ditangkap karena diduga menerima suap Rp 2,8 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan kampanye ayahnya, Asrun yang menjadi calon gubernur Sulawesi Tenggara. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Comments are closed.

Check Also

Mantan Kapolda Jatim Didapuk TKN Jokowi-Ma’ruf Amin

SURABAYA, Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mengatakan, kebijakan …