Home CAKRAWALA ICW: KPK Tolak Permintaan Menkopolhukam Penundaan Tersangka Calon Kepala Daerah

ICW: KPK Tolak Permintaan Menkopolhukam Penundaan Tersangka Calon Kepala Daerah

Komentar Dinonaktifkan pada ICW: KPK Tolak Permintaan Menkopolhukam Penundaan Tersangka Calon Kepala Daerah
0
99

JAKARTA, “Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih,” ujar Peneliti ICW Donal Fariz.

CELEBES NEWS – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aneh pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan status tersangka pada calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.

Peneliti ICW Donal Fariz menyebut imbauan tersebut mencederai terwujudnya proses demokrasi yang bersih.

“Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih,” ujar Donal dalam keterangan tertulisnya, pada hari Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, proses demokrasi seperti pilkada menjadi ajang para calon kepala daerah untuk menunjukkan terobosan yang akan dihadirkan dalam pemerintahannya. Maka dari itu, masyarakat dapat menentukan kepada siapa mereka menjatuhkan pilihan untuk memimpin.

Donal menuturkan, jika pemerintah memiliki komitmen yang sama, maka mereka akan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka,” katanya.

Donal mengatakan, pernyataan Wiranto tersebut bisa diartikan telah mengintervensi KPK secara tidak langsung.

“Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik,” terangnya.

ICW meminta KPK mengabaikan permintaan Wiranto tersebut.

“Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati-hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik,” ujar Donal. [Celebesnews.id]

Penulis:Ralian

Comments are closed.

Check Also

Eko Subowo Dilantik Menjadi Penjabat Gubernur Sumut

MEDAN – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Jum’at (22/6/2018) pagi secara resm…