Home CAKRAWALA Hendardi: Pernyataan Pemerintah Misleading

Hendardi: Pernyataan Pemerintah Misleading

Komentar Dinonaktifkan pada Hendardi: Pernyataan Pemerintah Misleading
0
107

JAKARTA, Permintaan pemerintah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Serentak tahun 2018, dinilai sarat dengan absurditas. Pemerintah berpandangan bahwa penetapan tersangka oleh KPK berarti KPK masuk ranah politik.

CELEBES NEWS – “Statemen tersebut misleading. Penetapan tersangka seharusnya dibaca sebagai langkah progresif untuk mewujudkan public expiation (penebusan dosa publik),” kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi dalam siaran persnya, Selasa (13/3/2018) siang.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan bahwa penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka, bisa dinilai masuk dalam ranah politik. Hal itu karena akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada.

“Menkopolhukkam menegaskan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan hanya individu, tetapi sudah menjadi milik partai politik dan milik masyarakat pendukungnya. Sehingga merepresentasikan perwakilan parpol dan para pemilih,” ujarnya mengutip pernyataan Menkopolhukam.

“Pandangan pemerintah sarat dengan absurditas. Politik hari ini – khususnya politik elektoral – lebih sering dimanfaatkan sebagai arena bersama elite untuk transaksi kepentingan antar mereka. Bahkan dalam bentuk permufakatan jahat antara politisi dan pengusaha hitam sebagai bohir,” tandasnya.

Sehingga, kata dia, sebagian besar perhelatan pemilu dan pilkada banyak melahirkan pejabat-pejabat politik korup. Membiarkan situasi itu menurutnya jelas merupakan dosa bersama publik.

“Maka, langkah penetapan tersangka KPK sebelum pemilihan harus dibaca sebagai upaya untuk memurnikan politik Pilkada. Sehingga politisi-politisi korup sudah harus sejak awal masuk keranjang blacklist,” tegas dia. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Mantan Kapolda Jatim Didapuk TKN Jokowi-Ma’ruf Amin

SURABAYA, Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mengatakan, kebijakan …