Home CAKRAWALA Kontrol Isi Ceramah Agama, Diluar Tupoksi Bawaslu

Kontrol Isi Ceramah Agama, Diluar Tupoksi Bawaslu

Komentar Dinonaktifkan pada Kontrol Isi Ceramah Agama, Diluar Tupoksi Bawaslu
0
77

JAKARTA, Rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan panduan materi ceramah agama, terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, ditentang keras oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, rencana Bawaslu tersebut sudah berada di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu sebagai pengawas Pilkada. Bahkan rencana tersebut akan semakin memanaskan suasana Pilkada.

CELEBES NEWS – “Meskipun buku materi ceramah belum selesai disusun Bawaslu, namun di sejumlah daerah, seperti di Jawa Barat, telah dikeluarkan surat himbauan dari Bawaslu, perihal pengaturan penyampaian materi ceramah keagamaan. Baik di pesantren, masjid, majelis taklim, dan khutbah Jumat. Saya menilai apa yang dilakukan Bawaslu sudah diluar tupoksinya. Dan upaya seperti ini, justru yang terjadi akan semakin memanaskan suasana,” kata Fadli dalam pernyataan persnya yang diterima Kamis(15/2/2018) siang.

Menurut dia, ada tiga alasan yang mendasari penilaian bahwa langkah Bawaslu untuk mengkontrol materi ceramah agama sangat keliru. Pertama, kalau kita lihat tupoksi Bawaslu dalam UU No.7/2017, yang wajib diawasi oleh Bawaslu selain praktik politik uang adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI.

“Jadi tidak ada kewajiban mengawasi ulama, kyai, atau para pemuka agama di dalam rumah-rumah ibadah. Kembali jika kita lihat tupoksinya tersebut, apakah upaya Bawaslu sudah maksimal mengawasi ASN, TNI, dan POLRI?  Padahal itu jelas tertulis di dalam UU. Berkaca pada Pilkada 2017 di DKI, banyak indikasi adanya oknum yang terlibat, namun Bawaslu tidak terdengar suaranya! Sehingga, jangan yang diluar tupoksi diurusi, namun yang menjadi tupoksinya dilewati.

Kedua, Bawaslu juga tidak memiliki dasar kewenangan mengatur isi ceramah agama.

Apakah para pemuka agama diangkat oleh Bawaslu? Jangankan Bawaslu, Kementerian Agama saja tidak bisa mengatur isi ceramah agama. Bawaslu tak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut. Selain itu, Bawaslu juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah isi ceramah agama itu tepat atau tidak! Apalagi kita sangat paham, ceramah agama pasti selalu terkait dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat,” papar dia.

Alasan ketiga, Bawaslu harus lebih peka jika isu agama ini adalah isu sensitif. Jangan membuat kebijakan yang memancing kecurigaan publik. Sebab, ketika kebijakan ini diterapkan, apakah dalam pelaksanaannya Bawaslu bisa berlaku adil untuk mengawasi seluruh tempat ibadah?

“Jika tidak bisa, upaya Bawaslu hanya akan memunculkan kecurigaan dan provokasi di tengah masyarakat.Karena itu, saya meminta pengaturan mengenai hal-hal sangat sensitif itu dihentikan. Bawaslu harus kembali kepada tupoksinnya. Jangan abuse of power, dan jangan bertindak di luar tupoksi dan kapasitasnya,” pungkas Fadli. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Anggaran 400 Milyar di alokasikan untuk THR Non PNS

JAKARTA, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pegawai non PNS di Pemerintah Pusat tetap mendapatk…