Home CAKRAWALA UU MD3 Harus Dikoreksi, Presiden Didesak Keluarkan Perppu

UU MD3 Harus Dikoreksi, Presiden Didesak Keluarkan Perppu

Komentar Dinonaktifkan pada UU MD3 Harus Dikoreksi, Presiden Didesak Keluarkan Perppu
0
178

JAKARTA, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan Senin (12/2/2018) lalu, telah mengundang pro-kontra. Hal ini karena adanya pasal-pasal yang kontroversial dalam UU tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo didesak untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengkoreksi UU tersebut.

CELEBES NEWS – ” Kami mendorong, mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu untuk mengkoreksi beberapa pasal yang kontroversial dalam UU MD3. Kami berharap Presiden bisa memahami respon publik terhadap UU MD3 yang baru disahkan tersebut,” kata peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina dalam diskusi di Sekretariat LSM Anti Korupsi tersebut, Rabu (14/2/2018) siang.

Menurut Almas, UU MD3 yang baru saja disahkan telah jauh dari semangat reformasi karena adanya empat poin penting yang menjadi catatan ICW. Yang pertama adanya Pasal 15 dan Pasal 84 yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pemerintahan. Sementara Presiden berulangkali selalu menyerukan efisiensi atau penghematan anggaran. ICW menilai pasal mengatur penambahan dua kursi pimpinan MPR dan satu kursi pimpinan DPR hanya menjadi alat bagi-bagi kekuasaan dan menghabisi anggaran.

“Yang kedua, Pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang. Pasal ini juga dinilai berpotensi membuat DPR bisa melakukan pemanggilan paksa secara sewenang-wenang. Yang ketiga, Pasal 122 huruf k, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kami menilai pasal ini mencederai demokrasi dan membungkam kritik masyarakat terhadap DPR dan anggota DPR,” jelas Almas.

Yang keempat, adalah Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin. Yang mana pasal ini dinilai ICW dapat membuat DPR berlindung dari proses hukum.

“Dari empat hal tersebut, mengundang keheranan kami, mengapa di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini, justru lahir Undang Undang yang cacat seperti ini. Maka kami mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengkoreksi Undang Undang yangt cacat ini,” pungkas dia. [Celebesnews.id]

Penulis : Hartono

Comments are closed.

Check Also

Syukuran HUT ke-73 RI, Presiden Jokowi Potong Tumpeng Bersama Presiden dan Wapres Terdahulu

JAKARTA , Selepas Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia…