Home CAKRAWALA Pemuda Muhammadiyah Diminta Jangan Pilih 8 Parpol yang Mensahkan UUD MD3

Pemuda Muhammadiyah Diminta Jangan Pilih 8 Parpol yang Mensahkan UUD MD3

Komentar Dinonaktifkan pada Pemuda Muhammadiyah Diminta Jangan Pilih 8 Parpol yang Mensahkan UUD MD3
1
220

JAKARTA, “Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut,”kata Dahnil.

CELEBES NEWS – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menolak revisi UU MD3 mengatur DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mereka kini dapat mempidanakan para pengkritik yang dianggap merendahkan. Kewenangan itu termaktub dalam Pasal 122 huruf k revisi UU MD3.

Dahnil mengatakan, UUD MD 3 dengan tiga tambahan pasal tersebut menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi.

“Tapi ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan antikritik,” kata Dahnil, kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, dengan UUD MD 3 yang disahkan itu menjadi virus yang menyebar dan menjangkiti semua politisi yang memiliki kekuasaan.

“DPR dan parpol, kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil yang ada di dalamnya,”tegas Dahnil.

“Saya akan memerintahkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut,” ujarnya.

Menanggapi disahkannya UU MD3 itu, peneliti Formappi Lucius Karus menyebut pasal antikritik tersebut membahayakan rakyat. Alasannya, MKD DPR adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mempidanakan para pengkritik yang dianggap merendahkan wakil rakyat.

“Ini juga menjadi simbol paripurnanya nafsu DPR untuk lari dari koridor demokrasi. Mereka sudah mulai main kasar dengan rakyat sendiri dengan pasal karet yang bisa sangat berbahaya ketika diterapkan,” kata Lucius dalam keterangannya, Selasa (13/2/2018).

Dia mengemukakan, DPR sudah kehilangan jati diri sebagai wakil rakyat, yang memang duduk di Senayan lantaran dipilih rakyat. Lucius mengajak masyarakat melalukan perlawanan, tentunya sesuai dengan jalur yang benar.

“Saya kira semakin jelas saja bagaimana DPR ini sesungguhnya sudah mulai kehilangan semangat perwakilan rakyat pada diri dan lembaga tersebut. Ini tentu lonceng kematian demokrasi yang harus segera dilawan,” tegas Lucius.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, bila masyarakat membawa UUD MD3 ini maka DPR menghargai proses hukum terkait pengujian terhadap UU atau aturan yang ada lewat Mahkamah Konstitusi.

“Ya kita lihat lah prosesnya, itu kan hak dari setiap warga negara,” ujar Waketum Gerindra ini.

Ia menampik bahwa MK pasti akan memenangkan DPR. Menurut Fadli, dalam beberapa perkara MK juga pernah mengabulkan uji materi penggugat terhadap DPR.

Hal ini ia sampaikan terkait isu kedekatan dan lobi-lobi antara Ketua MK Arief Hidayat dan DPR.

“Kita serahkan kepada MK. Itu subjektif. Karena sebetulnya ada beberapa yang dikalahkan oleh MK juga kan pada waktu itu,” sebut Fadli.

Beberapa pasal yang menuai kontroversi dalam revisi UU No 17/2014 itu di antaranya terkait hak imunitas DPR. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 122 dan Pasal 245.

Pasal 122 menyebut bahwa pengkritik DPR dapat dipidanakan. Sementara itu, revisi terhadap Pasal 245 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberikan pertimbangan ketika anggota Dewan terjerat kasus hukum.

Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra itu menolak apabila UU MD3 bermaksud membatasi hak kritik masyarakat terhadap DPR. Pasal itu, kata Fadli, hanya mengatur soal penghinaan yang bersifat merendahkan agar hak konstitusional DPR terjamin.

“Kalau saya lihat dari kawan-kawan yang berada di Pansus dan di Baleg tentang MD3 ini tidak ada maksud untuk memagari dari kritik ya. Ini kritik ini, hak dijamin konstitusi kita. Setiap warga negara berhak sampaikan sikap lisan dan tulisan, yang tidak boleh itu menghina,” pungkasnya.

Untuk diketahui, UU MD3 yang kontroversial itu disahkan oleh 8 fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Hanura, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. [Celebesnews.id]

Penulis:Ralian

Comments are closed.

Check Also

Anggaran 400 Milyar di alokasikan untuk THR Non PNS

JAKARTA, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pegawai non PNS di Pemerintah Pusat tetap mendapatk…