Home CAKRAWALA PBNU: Tidak Ada Lembaga Manapun di Dunia Ini yang Antikritik

PBNU: Tidak Ada Lembaga Manapun di Dunia Ini yang Antikritik

Komentar Dinonaktifkan pada PBNU: Tidak Ada Lembaga Manapun di Dunia Ini yang Antikritik
0
71

JAKARTA, Antikritik itu enggak boleh. Tidak ada lembaga manapun di dunia ini yang antikritik. Apalagi melihat zaman sekarang yang terus mengalami perkembangan.

CELEBES NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sejumlah kalangan menyoroti pasal yang dinilai kontroversial dalam UU tersebut.

Pasal yang dimaksud yaitu pasal antikritik dan pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden. Hal ini terkait imunitas yang dinilai anggota DPR kebal terhadap hukum.

Menangapi hal itu Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Andi Najmi Fuaidi mengatakan, lembaga manapun tidak boleh antikritik.

“Antikritik itu enggak boleh. Tidak ada lembaga manapun di dunia ini yang antikritik. Apalagi melihat zaman sekarang yang terus mengalami perkembangan,” Andi Najmi, di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menurut Andi Najmi, kritik masyarakat sangat diperlukan agar kinerja wakil rakyat sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Namun, dia tidak memungkiri ada beberapa kritik yang cenderung menuduh, sehingga menurutnya dalam hal ini, kritik berbeda tipis dengan menuduh.

“Jika kritikan yang cenderung menuduh itu tidak bisa dibuktikan dengan data yang jelas, masyarakat tertentu juga harus siap ketika dibawa ke ranah hukum,” kata Andi, yang juga mantan anggota DPR RI ini.

Sejumlah kalangan menyoroti Pasal 122 UU MD3 yang dianggap kontroversial terkait dengan kritik. Karena kritik merupakan hak masyarakat kepada wakil rakyat (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan pemerintah. Namun, Pasal 122 UU MD3 dengan tegas bila mengkritik Anggota DPR maka bisa dipidana.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut aturan itu untuk menjaga kehormatan DPR.

“Proteksi itu atau apa namanya undang-undang untuk melindungi kehormatan anggota Dewan tidak bisa dipakai sembarangan,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

“Artinya memang betul-betul untuk kehormatannya. Maka setiap warga negara, jangankan DPR, setiap warga negara punya hak untuk melindugi kehormatannya. Jadi menurut saya tidak perlu dipersoalkan,” tambahnya. [Celebesnews.id]

Penulis:Ralian

Comments are closed.

Check Also

Anggaran 400 Milyar di alokasikan untuk THR Non PNS

JAKARTA, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pegawai non PNS di Pemerintah Pusat tetap mendapatk…