Home PROVINSI SULUT PEMPROV SULUT Permenhub 108 Akan Diterapkan, Supir Angkutan Online se-Sulut Mengeluh ke BRANI

Permenhub 108 Akan Diterapkan, Supir Angkutan Online se-Sulut Mengeluh ke BRANI

Komentar Dinonaktifkan pada Permenhub 108 Akan Diterapkan, Supir Angkutan Online se-Sulut Mengeluh ke BRANI
0
148

MANADO, Supir angkutan online se Sulawesi Utara mengeluh nasibnya ke Senator, Benny Ramdhani.

CELEBES NEWS – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mulai diberlakukan esok (01/02/2018)

Ribuan supir angkutan online di Sulawesi Utara (Sulut) beraksi. Mereka mengeluhkan nasibnya ke Senator Sulut, Benny Ramdhani dalam sebuah pertemuan yang digelar di Rumah Kopi Billy di Kawasan Mega Mas Manado, Rabu (31/1/2018) pagi.

“Kami menolak pemberlakuan Permenhub 108 untuk angkutan online,” ujar salah satu supir online asal kota Manado.

“Penerapan Permenhub 108 sangat memberatkan supir angkutan online,” timpal yang lainnya.

Namun, salah satu anggota komunitas angkutan asal Minahasa Selatan mengaku menerima penerapan Permenhub 108. “Kami menyetujui. Tapi yang memberatkan kami adalah pembuatan badan hukumnya, karena biayanya yang besar serta peraturan yang tidak sama disetiap daerah,” jelasnya.

Para supir angkutan online ini juga meminta Benny Ramdhani untuk memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Sulut dan Legislator Provinsi Sulut.

Menanggapi ini, Senator yang juga mantan aktifis Reformasi 98 ini mengaku akan berupaya menyampaikan keluhan para supir ini ke pimpinan DPD RI di Jakarta. “Saya akan sampaikan langsung di DPD RI. Tapi saya minta teman-teman disini juga melakukan lobi-lobi ke DPRD Provinsi Sulut dan juga Gubernur. Ini harus kerja bersama,” jelas Ramdhani seraya langsung menghubungi Ketua DPD RI dan sejumlah anggota DPD RI melalui telepon selulernya.

Ramdhani juga sempat mengkritisi kode etik operator online terkait larang berdemo bagi supir angkutan online. “Kode etik ini menjadi catatan khusus saya. Nanti akan saya diskusikan dengan teman-teman di DPD RI. Karena kode etik ini sudah bertentangan dengan hukum diatasnya. Sebab negara saja menjamin warganya untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan aspirasi,” tegas Ramdhani.

Senator Sulut yang sekarang menjabat Ketua DPP partai Hanura bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) ini juga akan berupaya akan melakukan komunikasi secara pribadi ke Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk menyampaikan keluh kesah supir angkutan online. [Celebesnews.id]

Penulis : Simon Siagian

Comments are closed.

Check Also

Sulut Akan Hasilkan Listrik 10 MW dari Sampah

MANADO, Industri Pengolahan sampah Sulawesi Utara akan menghasilkan listrik sekitar 10 MW.…