Home CAKRAWALA SOSIAL DAN BUDAYA Pemerintah Sudah Menutup 118 Lokalisasi Sampai Tahun 2017

Pemerintah Sudah Menutup 118 Lokalisasi Sampai Tahun 2017

Komentar Dinonaktifkan pada Pemerintah Sudah Menutup 118 Lokalisasi Sampai Tahun 2017
0
159

JAKARTA – Penutupan lokalisasi merupakan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia bebas lokalisasi prostitusi tahun 2019.

CELEBES NEWS – Kementerian Sosial hingga 2017 berhasil mendukung penutupan 118 lokalisasi dan memulangkan lebih dari 20.000 penghuninya ke daerah asal masing-masing.

“Dari total 168 lokalisasi prostitusi, yang sudah ditutup sebanyak 118 lokalisasi, dan saat ini tersisa 41 lokalisasi yang belum ditutup,” jelas Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos Sonny W Manalu, di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sonny menjelaskan, dari 118 lokalisasi tersebut, sebanyak 66 lokalisasi ditutup dengan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial, sedangkan 52 lokalisasi dengan dukungan dana dari APBD.

Lokalisasi yang berhasil ditutup, terbanyak di Jawa Timur yakni 53 lokalisasi, dengan puncaknya adalah ketika bersama-sama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berhasil menutup lokalisasi Dolly yang merupakan salah satu lokalisasi terbesar di Asia.

Penutupan lokalisasi merupakan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019. Kerja tersebut menjadi salah satu mandat yang harus diselesaikan oleh Kemensos melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

“Melakukan penutupan 118 lokalisasi dalam waktu empat tahun bukanlah pekerjaan yang mudah,” ujar Sonny.

Total anggaran Kemensos yang sudah dialokasikan dalam mendukung penutupan lokalisasi dari 2013 hingga 2017 mencapai Rp100 miliar.

Keberhasilan penutupan lokalisasi juga didukung kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial serta partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut Sonny mengatakan, tantangan terbesar dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi pekerja seks adalah saat mengembalikan mereka ke daerah asal dengan tidak ada penghasilan dan mata pencaharian.

“Dikhawatirkan mereka akan kembali menekuni profesi sebagai PSK, untuk itu Program Reintegrasi Sosial diperlukan guna memberikan akses bagi penerima manfaat mendapatkan dukungan modal usaha dan keterampilan usaha, sehingga diharapkan ketika sudah kembali ke daerah asal dapat mengembangkan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” paparnya.

Dukungan usaha berupa bantuan usaha ekonomi produktif diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sebesar Rp5 juta.

Pemberian dana stimulan tersebut diharapkan agar mereka dapat mengembangkan usaha dengan baik setelah kembali ke daerah asal. [celebesnews.id]

Penulis : Ajie

Comments are closed.

Check Also

BPS: Indeks Kebahagiaan Orang Indonesia di Masa Presiden Jokowi Meningkat

JAKARTA – Indeks kebahagiaan Indonesia mengalami peningkatan dari 68,28 pada 2014 me…