Home KABUPATEN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PEMKAB KEPULAUAN TALAUD Mendagri Berhentikan Bupati Kabupaten Talaud

Mendagri Berhentikan Bupati Kabupaten Talaud

Komentar Dinonaktifkan pada Mendagri Berhentikan Bupati Kabupaten Talaud
1
6,092

MANADO, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip.

CELEBES NEWS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan sementara Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip. Melalui surat nomor 131.71 – 17 tanggal 5 Januari 2018 itu, secara tegas dan memberhentikan Srikandi Talaud itu selama 3 bulan terhitung sejak surat tersebut di terbitkan. Wakil Bupati Talaud Petrus Simon Tuange di tunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati sementara.

Karo Pemerintah dan Otda Jemmy Kumendong, beberapa waktu lalu membenarkan informasi tersebut. “Surat sudah disampaikan. Surat ini adalah teguran kepada Bupati Talaud karena telah melakukan kegiatan menyalahi aturan,” tegas Kumendong.

Celebesnews.id – Surat pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip dari Mendagri. | Foto: Celebesnews/Simon
Celebesnews.id – Surat pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip dari Mendagri. | Foto: Celebesnews/Simon

Diketahui, pemberhentian Manalip itu merupakan tindaklanjut surat teguran Gubernur Olly terhadap Bupati Manalip tertanggal 31 Oktober 2017. Teguran terkait dengan perjalanan dinas yang dilakukan Bupati Talaud tanpa mengajukan izin kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 tahun 2017.

Pihak Kementrian dalam negeri menerjunkan tim verifikasi ke Talaud, untuk mengecek langsung di lapangan.

Langkah Manalip menurut Kumendong menyalahi aturan dan terancam sanksi nonaktif selama tiga bulan. “Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014, Bupati/ Wali kota bisa di non-aktifkan selama tiga bulan oleh Menteri apabila melanggar aturan yang ditetapkan. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota,” tandas Kumendong.

Lanjut Kumendong, surat telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda Kemendagri. “Bahkan tembusan surat ini disampaikan kepada seluruh Wali kota/Bupati agar menjadi perhatian untuk tidak melakukan kegiatan yang menyalahi aturan. Surat ini juga sudah di kirim ke Mendagri dan Dirjen Otda. Pemerintah provinsi masih akan menunggu tindaklanjut dan instruksi dari Mendagri soal surat teguran ini,” kuncinya. [Celebesnews.id]

Penulis : Simon Siagian

Comments are closed.

Check Also

Bupati Talaud Ajak Warga Sukseskan PIN Polio

PIN Polio di Kabupaten Talaud dilayani 21 puskemas di 19 kecamatan dan 120 Pos PIN di selu…