Home PROVINSI SULUT PEMPROV SULUT Pemprov Sulut Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Depot TBBM Bitung

Pemprov Sulut Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Depot TBBM Bitung

Komentar Dinonaktifkan pada Pemprov Sulut Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Depot TBBM Bitung
0
616

BITUNG, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara mendukung dan akan memfasilitasi penyelesaian ganti rugi tanah Depot Terminal Bahan Bakar Minyak di Bitung.

CELEBES NEWS – Polemik tanah Depot Terminal Bahan Bakar Minyak di Bitung seluas 4,2 Ha antara PT. Pertamina dengan ahli waris Simon Tudus dan Martinus Pontoh kembali di bahas. Pemprov Sulut menyambut baik dan mendorong agar segera dilakukan penyelesaian ganti rugi tanah kepada para ahli waris dan kuasa ahli waris.

“Momentum ini harus dimanfaatkan sebaiknya mungkin oleh kita semua, baik para ahli waris dan kuasa ahli waris serta PT. Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan dan menuntaskan berbagai hal yang masih menghalangi dan menghambat proses pelaksanaan ganti rugi tanah depot Terminal Bahan Bakar Minyak Bitung (TBBM Bitung),” ujar Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE melalui Kepala Dinas Praskim dan Pertanahan, Ir Eddy Kenap pada pertemuan para ahli waris dan kuasa ahli waris dengan PT. Pertamina yang di hadiri Kajati Sulut, Ketua PN Bitung, anggota DPR RI asal Sulut Bara Hasibuan, Walikota Bitung, ATR/BPN Wilayah Sulut di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (10/1/2018).

Menurut Gubernur, proses penyelesaian dan penuntasan ganti rugi tanah warisan ini sangat penting dan vital demi mendukung dan menunjang upaya percepatan pembangunan di daerah, utamanya dalam rangka menjamin kelancaran penyaluran BBM ke obyek- obyek minyak dan gas di Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Pemprov Sulut sendiri mendukung dan akan memfasilitasi upaya penyelesaian sampai tercapainya kesepakatan antara ahli waris, kuasa ahli waris dengan PT. Pertamina (Persero) sesuai konteks ketentuan yang berlaku, sehingga dalam proses penyelesaian dapat dilakukan dengan tetap mengedepankan asas kewajaran, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Dalam proses penyelesaian ganti rugi, saya berharap semua pihak dapat memahami dan mengerti semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman dan mengacu pada aturan yang ada,” ujarnya.

Gubernur juga berharap, para ahli waris dan kuasa ahli waris agar bersama pemerintah mendukung dan memperlancar setiap program pembangunan daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan yang lebih besar dan strategis, sehingga kedepan akan semakin maju, memiliki daya saing dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang hebat di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.

Wali kota Bitung Drs Max Lomban M.Si sendiri mengajak pihak keluarga ahli waris untuk menyamakan persepsi guna menyelesaikan permasalahan negoisasi pembayaran ganti rugi tanah secara internal keluarga.

“Dalam menyelesaikan ganti rugi tanah ini, saya ajak agar pihak keluarga berembuk dan menyatakan persepsi dan tidak gampang terprovokasi oleh pihak lain,” ujar Wali kota Bitung.

Sementara anggota DPR RI Bara Hasibuan juga meminta agar pihak keluarga membahas dengan cara kekeluargaan, sehingga bisa ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Penyelesaian ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk depot TBBM Pertamina di Bitung masih terkendala karena masih belum tercapainya kesepakatan di antara

124 orang untuk ahli waris Simon Tudus dan 26 orang ahli waris Martinus Pontoh dari SHM nomor 1/Bitung dan SHM 342/Bitung.

Tahun 2012, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara telah membantu dengan membentuk tim penyelesaian permasalahan TBBM Bitung yang beranggotakan unsur Pemda, Kejaksaan Tinggi, BPKP, Polda dan Pertamina yang saat itu menghasilkan produk berupa inventarisasi dan verifikasi data ahli waris, pengukuran luas lahan, serta penilaian harga ganti rugi menggunakan jasa appraisal independen.

Harga yang ditawarkan oleh Pertamina berdasarkan appraisal dan merupakan harga wajar yang dapat dipertanggung-jawabkan. Appraisal dilaksanakan KJPP yang telah diusulkan/mendapat rekomendasi oleh tim penyelesaian permasalahan tanah TBBM Bitung sebelumnya, yang pada waktu itu telah mendapatkan pendampingan dari BPKP dengan hasil sebesar Rp 1.550.000/m2. Kredibilitas KJPP telah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu dipertanyakan.

Pertamina juga telah menyampaikan penawaran harga terakhir sebesar Rp 1.750.000/m2 melalui surat Direktur SDM dan Umum tanggal 17 Januari 2017. [Celebesnews.id]

Penulis : Simon Siagian

Comments are closed.

Check Also

Di APBD-P Sulut 2018, Target Pendapatan Daerah Sulut Naik 1,16%, PAD Naik 3,82 %

MANADO, Perubahan APBD Sulut tahun 2018 diharapkan memperkuat struktur anggaran Sulut dan …