Home CAKRAWALA EKONOMI Pemerintah Perlu Optimalkan Komite Nasional Keuangan Syariah

Pemerintah Perlu Optimalkan Komite Nasional Keuangan Syariah

0
0
2,328

Jakarta, Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan Komite Nasional Keuangan Syariah yang dibentuk Presiden Joko Widodo, karena Indonesia memiliki potensi industri keuangan syariah nasional yang melimpah.

CELEBES NEWS – “Ini peluang besar bagi industri keuangan syariah di Indonesia, tapi nampaknya belum bisa dimaksimalkan,” ujar Peneliti Muda Ekonomi Syariah dari lembaga Wiratama Institute, Muh. Taufiq Al Hidayah dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu ( 22/10/2017).

Menurut Taufiq, secara kuantitatif, Indonesia merupakan negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia.

Besarnya potensi industri keuangan syariah di Indonesia, kata dia, terlihat dari pangsa pasar yang nampak stagnan di level lima persen, yang sudah termasuk kontribusi dari Bank Aceh dan Bank NTB yang telah dikonversi ke bank syariah.

Taufiq berpendapat, sepak terjang dan manuver yang dilakukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) selama ini masih belum terasa gebrakannya.

“Sepertinya kita tak perlu alergi belajar dengan murid kita sendiri seperti Malaysia yang ‘market share’-nya capai 23 persen, meski sebenarnya kalah ‘start’ dari Indonesia,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia sudah berjalan hingga selama 25 tahun.

Lebih jauh, Taufiq mengatakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini adalah mata elangnya sektor perbankan syariah sehingga integritas dan independensinya harus terus dipantau, sebab tugasnya menjaga reputasi bank syariah agar tidak mirip dengan konvensional.

Sejujurnya, kata dia, masyarakat awan masih terlihat bingung dengan perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional.

Ke depan, ucapnya, harus dipertajam lagi perbedaan keduanya dan keunikannya sehingga akan terlihat jelas dan tidak abu-abu.

Di tempat terpisah, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menilai sistem ekonomi berbasis syariah merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu ( 22/10/2107 ), penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan pemerintahan sekarang.

Tuan Guru memaparkan fokus Pemerintahan Jokowi-Kalla pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas. [Celebesnews.id]

 

 

Penulis : Antara / Kurnia

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Wamenlu: Pemerintah Minta Dukungan Ceko atas Produk-produk Kelapa Sawit Dijual  di Eropa

JAKARTA, Sebanyak 17 juta petani kelapa sawit Indonesia bergantung pemasran produk kepala …