Home CAKRAWALA Kapolri: Densus Tipikor akan Dijabat Jenderal Bintang Dua

Kapolri: Densus Tipikor akan Dijabat Jenderal Bintang Dua

0
0
2,159

Jakarta, Diharap Densus Tipikor dapat mengungkap kasus korupsi di lingkungan Mabes TNI jika terjadi, karena sampai saat ini KPK belum menyentuh kasus korupsi di lingkungan TNI.  Densus Tipikor akan dibentuk 33 Satgas di wilayah provinsi.

CELEBES NEWS – Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri akan beroperasi pada akhir 2017. Rencananya, Densus Tipikor akan didapuk jenderal bintang dua yang akan mengomandoi pemberantasan korupsi.  Selain, itu juga akan dibentuk Satuan tugas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kepala Densus (Kadensus) berada langsung di bawah Kapolri.

“Kedudukan Kadensus berada di bawah Kapolri,”kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR, Senayan, Jakarta (12/10/2017).

Kapolri juga mengemukakan,  untuk membentuk Densus Tipikor maka akan menempatkan Satgas di 33 kepolisian daerah (polda) dan satgas akan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B dan C. Namun Kapolri belum menerangkan secara detail pembagian provinsi pertipe satgas.

“6 (polda) Satgas tipe A, 14 (polda) Satgas tipe B, dan 13 (polda) Satgas tipe C,” ujarya menyesuaikan tipe di Kapolda masing-masing .

Tito mengatakan pembentukan Densus Tipikor telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Bikrokasi (KemenPAN-RB) terkait jumlah personel yang akan direkrut Polri ke dalam Densus Tipikor. Dia juga telah berkoordinasi soal total anggarannya.

Dia mengungkapkan untuk membentuk Densus Tipikor dibutuhkan Negara menggelontorkan biaya, yakni  belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 miliar, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 miliar, belanja modal Rp 1,55 T. “Total semuanya Rp 2,6 T,” jelas mantan Kepala BNPT itu.
Dengan anggaran tersebut, lanjut Tito, sudah termasuk biaya pembentukan sistem, pembelian sarana untuk penanganan kasus, biaya operasional dan biaya lain-lain.

Tito juga menyampaikan tawaran kepada Kejaksaan Agung untuk bergabung ke dalam Densus Tipikor, meski Jaksa Agung HM Prasetyo di beberapa kesempatan menyatakan menolak. Tito mengungkapkan tujuan polisi dan jaksa digabungkan dalam ‘satu atap’ agar koordinasi penanganan perkara antara penyidik dan penuntut umum seperti KPK.
Tito mengemukakan,  kelebihan di KPK, koordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan. Namun Tito menerangkan, tujuan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk menandingi KPK. Menurut dia, kehadiran Densus dapat membantu KPK lebih fokus menangani perkara-perkara korupsi yang besar.

“Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa,” terang Tito.

lanjut Tito, Densus Tipiko juga menangani kasus  yang besar, selain menangani kasus-kasus yang kecil karena kan jaringannya dan  jumlah personilnya lebih. Lebih banyak hampir 3.560 personil, jadi Densus Tipikor lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan.
“Pembentukan Densus Tipikor ini jangan dianggap kompetitor KPK lah,” kata Tito.

Anggota Komisi III Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menantang Densus Tipikor berani mengusut korupsi di lingkunganb TNI jika terjadi. “Kalau bisa saya berharap Densus Tipikor bisa masuk mengusut korupsi di lingkungan TNI, sepertinya KPK gak berani masuk,”ujar Karding. [Celebesnes.id]

Penulis: Ralian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Kilas VOA 24 Oktober 2017

Taliban serang markas polisi dan militer di Afghanistan. ISIS didorong keluar Raqqa. Presi…