Home CAKRAWALA HUKUM Puluhan Warga Lebak Lapor ke Komnas HAM Atas Kriminalisai dan Peradilan Sesat

Puluhan Warga Lebak Lapor ke Komnas HAM Atas Kriminalisai dan Peradilan Sesat

0
0
2,393

Jakarta, Penambang tradisional Dul Jaya Bin Dul Mukri adalah Koran kriminalisasi, dan peradilan sesat. Pasalnya, Dalam persidangan dipaksa untuk bersidang tanpa sepengatahuan kuasa hukum Dul Jaya, dan pihak keluarga.

CELEBES NEWS – Puluhan warga dan keluarga korban bersama Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM) mendatangi Komnas HAM, di Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Mereka mengadukan nasib Dul Jaya Bin Dul Mukri yang menjadi korban kriminalisasi dan proses hukum sesat.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM) Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga menyampaikan, Rabu (11/10/2017) besok, Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor tetap melanjutkan persidangan yang direkayasa, dengan terdakwa Dul Jaya, yakni seorang penambang tradisional yang tidak mengetahui kesalahan apa yang dituduhkan kepadanya.

“Hari ini kami mengadukan ke Komnas HAM mengenai adanya kriminalisasi dan upaya pemaksaan hukum sepihak kepada Saudara Dul Jaya. Masa hanya ada barang bukti 7 gram emas menjadi patokan klien kami ditangkap. Besok, persidangan tetap dipaksakan, itu adalah peradilan sesat,” ungkap Anggiat.

Anggiat mengatakan, bukan Dul Jaya saja yang ditangkap,tapi tiga kawannya juga ikut ditangkap berhasil lolos, lantaran barang bukti emas 7 gram ada di tangan Dul Jaya.

Dia memaparkan, Dul Jaya ditangkap oleh Kepolisian  Resor Bogor pada 16 Agustus 2017  Pada Pukul 14.20 WIB di Area PT.  Antam, tepatnya di area pasar jawa, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 161 dan Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kemudian, pada 26 Agustus 2017  perkara  Dul Jaya Bin Dul Mukri di Limpahkan ke Kejaksaan  Negeri Cibinong. “Dan, pada tanggal 4 Oktober  2017,  persidangan Pertama Saudara Dul Jaya Bin Dul Mukri  di mulai di Wilayah Pengadilan Negeri Cibinong,” ujar Anggiat.

Pada Tanggal 6 September 2017, Dul Jaya Memberikan Surat Kuasa Kepada Advokat dari PBHAM. Pada tanggal 27 Agustus 2017, Tim Kuasa Hukum bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Renta Siregar  yang menangani perkara Dul Jaya untuk meminta informasi mengenai jadwal sidang dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Namun kami dihimbau untuk memasukkan surat permohonan secara resmi. Proses BAP dan proses persidangan awal tanpa kuasa hukum,” ujar Anggiat.

Kemudian, dia melanjutkan, tanpa pemberitahuan kepada Tim Kuasa Hukum dan tanpa didampingi kuasa hukum, Dul Jaya langsung diperiksa, Surat dakwaan dibacakan serta pemeriksaan saksi berlangsung di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong.

Dia melanjutkan, pada 9 Oktober 2017 Tim Kuasa Hukum menemui Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara  Dul Jaya, yaitu Renta Siregar.

Pada Tanggal 10 Oktober 2017,  PBHAM melayangkan surat secara resmi kepada Komnas HAM RI, LPSK, Komisi Kejaksaan, Kompolnas.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Advokasi PBHAM Saibun memaparkan, telah terjadi pelanggaran HAM yang sistematis terhadap Dul Jaya.

“Selain itu, pelanggaran Kode Etik oleh Kepolisian dan Jaksa telah terjadi dalam perkara ini,” ujar Saibun.

Dia mengatakan, di dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yakni pada pasal  56 KUHAP dijelaskan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang melakukan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan  dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Celebesnews.id – Puluhan warga Lebak dan PBHAM, gelar aksi solidaritas dan mengadu di Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10). | Foto: CelebesnewsRalian

“Dul Jaya Bin Dul Mukri tidak pernah didampingi kuasa Hukumnya, sehingga Hak Asasi yang dilindungi oleh hukum telah dilanggar oleh aparat, khususnya oleh penyidik Kepolisian Resor Bogor  dan Kejaksaan Negeri Cibinong,” ujar Saibun.

Sangat jelas, lanjut dia, telah terjadi diskriminasi dan kriminaliasi dalam penanganan perkara ini oleh penyidik dan jaksa. Hal itu dapat dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per – 067/IA/JA07/2007.

“Bahwa dengan diabaikannya hak-hak terdakwa, JPU telah melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, dalam proses penanganan perkara dan persidangan Dul Jaya, ada beberapa ketentuan  yang dilanggar oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 51 KUHP yaitu setiap tersangka  berhak untuk diberitahukan  dengan  jelas  dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

“Lah, buktinya Dul Jaya sebagai terdakwa mengaku kepada Kuasa Hukum tidak mengerti apa yang disangkakan kepadanya,” tutur Saibun.

Ketentuan di dalam  Pasal 54  KUHAP juga dijelaskan, guna kepentingan pembelaan, tersangka  atau terdakwa  berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat  hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

“Dul Jaya tidak pernah diberikan hak itu,” kata Saibun.

Kemudian, kata dia, proses persidangan perkara Dul Jaya  telah direkayasa  tanpa fakta-fakta hukum sebagaimana dalam proses persidangan dan melanggar ketentuan hukum.

“Jadi ini perkara menyesatkan hukum, peradilannya pun sesat. Kami meminta semua institusi mengusut anggotanya yang bermain dalam perkara sesat seperti ini dan memberikan sanksi tegas,” pungkas Saibun. [Celebesnews.id]

Penulis: Ralian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Presiden: Rp 3,55 Triliun Uang Negara Berhasil Diselematkan dari Koruptor

Jakarta, Sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi, 6…