Home KOTA KOTA TOMOHON PEMKOT TOMOHON Pemkot Tomohon Gelar Sosialisasi Permendagri PP APBD 2018

Pemkot Tomohon Gelar Sosialisasi Permendagri PP APBD 2018

0
0
2,378

Tomohon, Dalam penyusunan APBD 2018 harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yang dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018, serta mengacu pada tema, sasaran dan prioritas pembangunan nasional 2018 sehingga adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

CELEBES NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot)Tomohon menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan (PP) APBD Tahun Anggaran 2018.

Sosialisasi dibuka Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, sekaligus memberi materi tentang Kebijakan Penyusunan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sosialisasi ini dihadiri narasumber dari Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) Mukjizat, Kepala Seksi Wilayah IV Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Tomohon, Sekkot Harold Lolowang dan Kepala Perangkat Daerah Tomohon.

Wali kota menjelaskan, bahwa dalam penyusunan APBD 2018 harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yang dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018, serta mengacu pada tema, sasaran dan prioritas pembangunan nasional 2018 sehingga adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Yang menjadi sasaran pembangunan Kota Tomohon yakni pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sosial budaya dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan penurunan angka kemiskinan menjadi dibawah 6,25%,”ungkap Eman.

Eman menilai, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah diwujudkan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD 2018.

KUA dan PPAS Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Kabupaten/Kota 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP 2018 dan RKPD Propinsi 2018,” jelas Wali kota.

Sementara, Mukjizat sendirimemberikan materi mengenai Pendalaman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. [©-Not]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pemkot Tomohon-KPK Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Manado, Pemerintah Kota Tomohon,Sulawesi Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar …