Home CAKRAWALA SOSIAL DAN BUDAYA Komnas Perempuan: Usul Uji Keperawanan, Diskriminasi Paling Purba

Komnas Perempuan: Usul Uji Keperawanan, Diskriminasi Paling Purba

0
0
2,276

Jakarta, Usul seorang hakim agar perempuan yang akan menikah melakukan uji keperawanan agar bisa menurunkan tingkat perceraian, memicu kontroversi. Sebagian aktivis perempuan menilai pernyataan itu menunjukkan masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia, sementara sebagian lainnya menuntut otorita berwenang untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban hakim tersebut.

CELEBES NEWS – Isu keperawanan kembali menarik perhatian luas ketika media di Indonesia ramai memberitakan tentang usul hakim Binsar Gultom agar perempuan yang akan menikah diuji keperawanannya terlebih dahulu, sehingga perkawinan tidak berujung dengan perceraian.

Pernyataan ini ditulisnya dalam buku “Pandangan Kritis Seorang Hakim” yang mengupas dan mengkritisi berbagai upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Menurut catatan saya dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sejak 2010 hingga 2014, dari dua juta pasangan yang mencatatkan pernikahan, 300 ribu di antaranya bercerai dengan berbagai alasan,” tulis Binsar.

Untuk mencegah perceraian, tambah hakim lulusan Universitas Sumatera Utara USU itu, adalah dengan tes keperawanan bagi calon pengantin.

“Untuk itu harus ada tes keperawanan. Jika ternyata sudah tidak perawan lagi, maka perlu tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Barangkali pernikahannya bisa ditunda dulu,” tambahnya.

Usul ini sontak dikecam luas berbagai kalangan, terutama para aktivis dan pemerhati isu perempuan. Dihubungi Senin pagi (11/9/2017) Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyebut usul itu sebagai salah satu bentuk diskriminasi paling purba.

“Kami menentang keras pewacanaan, cara berpikir, budaya maupun kebijakan di lembaga-lembaga negara karena ini bentuk diskriminasi yang paling purba karena melihat persoalan kehormatan perempuan pada keperawanannya. Kami sepakat bahwa seluruh manusia harus menjaga kehormatannya, tetapi menilai dari aspek keperawanan berarti mensimplifikasi persoalan. Temuan Komnas Perempuan, korban kekerasan seksual sangat massif, hal ini menyasar pada anak-anak dan bahkan bayi, kekerasan dalam masa pacaran juga tidak sedikit jumlahnya, penipuan atas nama perkawinan apalagi kawin siri dsbnya – juga tidak sedikit. Artinya bakal ada berapa banyak perempuan yang menjadi korban dari asumsi bahwa perempuan kehilangan keperawanan karena persoalan moral, padahal kebanyakan dari mereka adalah korban,” tukasnya.

Yuniyanti menambahkan, “Yang kedua, jika kehormatan perempuan hanya dinilai dari aspek keperawanannya, maka akan ada berapa banyak perempuan yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk bisa bekerja dan mengabdi di institusi tertentu, untuk bisa melangsungkan perkawinan dan lain-lainya. Ini jelas penghalangan moral, kultural dan hukum jika diwacanakan hakim yang punya otorita tinggi dalam proses hukum; karena tentu akan menghambat, menghalangi atau menghilangkan hak dasar perempuan.”

Selanjutnya ia juga mempertanyakan, “Saya juga ingin menyorot aspek diskriminasi. Mengapa ini menyasar perempuan, meletakkan moralitas seksual pada perempuan, yang jelas mengukuhkan bahwa yang memiliki hak seksual hanya laki-laki karena tidak meninggalkan jejak. Sementara korban kekerasan seksual memiliki jejak karena akan terkait urusan keperawanan, reproduksi, dan sebagainya. Mengapa hanya perempuan yang menjadi korbannya?”. [(C) – voa/rdt]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Mahasiswa Indonesia Menangkan Kompetisi Video UNESCO

Washington DC, Empat mahasiswa Indonesia belum lama ini berhasil memenangkan kompetisi vid…