Home CAKRAWALA HUKUM KPK Akan Periksa Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi

KPK Akan Periksa Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi

0
0
2,563

KPK sedang mendalami proses pengalihan BDNI pada BPPN dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus BLBI.

CELEBES NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Menteri BUMN 1999-2000 Laksamana Sukardi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. Jurubicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (10/7/2017) menyatakan, Laksamana Sukardi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Selain Laksamana Sukardi, KPK dijadwalkan memeriksa mantan Wakil Ketua Bidang Administrasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sumantri Slamet, juga untuk tersangka Syafruddin Tumenggung.

KPK sedang mendalami proses pengalihan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada BPPN dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kamis (6/7.2017) lalu, KPK memeriksa mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Iwan Ridwan Prawiranata sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Untuk mantan pejabat Bank Indonesia, kami mendalami proses pengalihat aset atau pengalihan BDNI pada BPPN,” kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (6/7/2017) lalu.

Selain memeriksa mantan pejabat Bank Indonesia, KPK juga memeriksa Jamin Wahab dari unsur swasta. “Dari pihak swasta, kami mendalami aset-aset BPPN tersebut,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim. SKL diterbitkan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajiban berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres dikeluarkan pada kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Oleh karena itu, hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara. [©-ant/ton]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Demo di Depan Istana, 2 Orang Mahasiswa Ditahan

Jakarta, Dua orang dari 14 mahasiswa akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di …