Home CAKRAWALA HUKUM Terkait e-KTP : Setelah Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey Pun Hadir Di KPK

Terkait e-KTP : Setelah Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey Pun Hadir Di KPK

0
0
2,147

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan sejumlah anggota DPR RI kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/7/2017). Sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

CELEBES NEWS – Menurut KPK, untuk kepentingan pembahasan anggaran e-KTP, sejumlah anggota DPR meminta dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, untuk meminta uang dari para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan proyek e-KTP.

Pengusaha yang dimaksud yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setelah menerima uang dari pengusaha, Irman kemudian meminta Sugiharto untuk menyerahkan uang sejumlah 1,2 juta dollar AS kepada anggota DPR Miryam S Haryani. Selanjutnya, Miryam membagikan uang tersebut kepada puluhan anggota DPR.

Olly diperiksa sebagai mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Politisi PDI Perjuangan itu disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam sidang tuntutan Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut nama Olly Dondokambey sebagai salah satu penerima aliran dana. Ia disebut menerima duit sebesar USD 1,2 juta. menjalani pemeriksaan di KPK terkait pembahasan anggaran e-KTP.

Selesai pemeriksaan dan keluar dari Gedung KPK Olly mengatakan tidak ada kejanggalan saat anggaran tersebut dibahas di DPR RI.

“Nggak ada yang janggal, orang itu usulan pemerintah semua, nggak ada usulan dari DPR untuk membuat e-KTP. Semua program prioritas pemerintah,” ungkap Olly saat keluar dari Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Olly Dondokambey Usai Menjalani Pemeriksaan Di Gedung KPK Selasa (4/7/2017). | FOTO CELEBESNEWS

Olly yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara membantah ada bagi-bagi duit yang juga melibatkan Ketua Banggar (Alm) Mustoko Weni.

Tegas Olly mengatakan tidak ada tawaran duit untuk lobi-lobi pengurusan anggaran proyek ini, “Kan saya sudah jawab di pengadilan, tidak ada penawaran kepada pimpinan Banggar,” tegasnya.

Itu usulan pemerintah, tidak ada dari DPR. Proyek sebesar Rp 5,9 triliun itu semua usulan pemerintah. Bukan usulan DPR. Catat itu, Olly menegaskan tidak tahu-menahu soal tawaran uang ke anggota DPR lainnya. “Mana gue ngerti,” ucap Olly. [©-i501]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Presiden: Rp 3,55 Triliun Uang Negara Berhasil Diselematkan dari Koruptor

Jakarta, Sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi, 6…