Home CAKRAWALA HUKUM Ganjar Pranowo Diperiksa Sebagai Saksi, Dalam Kasus KTP-e

Ganjar Pranowo Diperiksa Sebagai Saksi, Dalam Kasus KTP-e

0
0
1,694

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses awal pembahasan anggaran pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).

CELEBES NEWS – KPK memeriksa Ganjar sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

“Ditanya mengenai proses anggaran saja,” ujar Ganjar seusai diperiksa KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/7/2017). Ganjar mengaku pada saat proses penganggaran pengadaan KTP-e berlangsung secara wajar.

Ganjar pun juga menyatakan bahwa selama proses penganggaran tersebut, dirinya tidak pernah bertemu dengan Andi Narogong. Dalam dakwaan disebut bahwa Ganjar yang saat itu sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan menerima 520 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun ini.

Sebelumnya, KPK pada Senin (3/7/2017) telah memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang saat itu menjabat Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Terkait pemeriksaan terhadap Yasonna, KPK tengah mendalami proses awal pembahasan anggaran pengadaan KTP-e .

KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus, mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [©-ant/aja]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

PWI Banten Minta Oknum Polisi Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan Ditindak Tegas

Serang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten meminta pihak kepolisian untuk menuntask…