Home CAKRAWALA HUKUM Korupsi , Anggota DPRD Minut Dijebloskan ke Penjara

Korupsi , Anggota DPRD Minut Dijebloskan ke Penjara

0
0
2,983

Tim Intelijen Kejari Minut dan Minahasa kemudian melakukan pengintaian selama dua hari dan mengetahui keberadaan tersangka di Kantor BKN Provinsi Sulut.

CELEBES NEWS – Sempat tidak diketahui keberadaannya, anggota DPRD Minahasa Utara akhirnya ditangkap Tim Intelejen Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Mianhasa. Drs Munawir Djubaedi SH MH, anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditangkap di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulawesi Utara di Manado, Selasa (23/5/2017).

Munawir Djubaedi terlibat kasus korupsi rehabilitasi gedung SD Cokroaminoto, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minut. Dia divonis bersalah oleh PN Manado dengan putusan No105/Pid.B/2007/PN. Mdo pada 9 Agustus 2007. Munawir mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui putusan pada 14 April 2008.

Munawir mengajukan kasasi namun upaya hukum ini juga ditolak Mahkamah Agung melalui amar putusan kasasi No764 K/PID.SUS/2015 pada 14 Januari 2016. MA menyatakan terpidana bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum satu tahun penjara subsider dua bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 4 juta subsider satu bulan penjara.

Setelah amar putusan itu turun, Kejari Minahasa berkoordinasi dengan Kejari Minut untuk mengetahui keberadaan terpidana. Tim Intelijen Kejari Minut dan Minahasa kemudian melakukan pengintaian selama dua hari dan mengetahui keberadaan tersangka di Kantor BKN Provinsi Sulut.

“Tim pun meluncur ke sana dan mendapati terpidana berada di dalam kantor. Setelah terpidana keluar kantor, Tim Kejaksaan langsung menyampaikan maksud untuk melakukan eksekusi. Terpidana bertindak kooperatif,” ujar Saptana SH MH dari Kejari Minahasa dalam konferensi pers bersama Rustiningsih SH MSi.

Munawir langsung dibawa ke LP Papakelan, Tondano untuk menjalani hukuman. Mengenai status terpidana sebagai anggota dewan, Saptana mengaku, Kejari tidak perlu lagi menulis surat resmi karena sudah terbit perintah eksekusi dari MA.

Saptana menjelaskan, pada 3 Oktober 2005, Munawir sebagai Direktur CV FIRFA menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Minut untuk pekerjaan rehabilitasi Gedung SD Cokroaminoto. “Setelah dilakukan pemeriksaan, pekerjaan tidak sesuai dengan RAB sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp17.691.901,” ujar Saptana.

Secara terpisah, Ketua DPRD Minut Berty Kapojos menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. “Ini perbuatan pribadi, bukan kelembagaan. Tentu saya ikut prihatin,” ujar Kapojos kepada sejumlah media.  [©-yun/tan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Dituding Merintangi Penyidikan Eddy Sindoro, Pengacara Lucas Ajukan Gugatan Praperadilan

JAKARTA, Gugatan praperadilan pengacara Eddy Sindoro, Lucas. KPK meminta menunda, dan butu…