Home CAKRAWALA HUKUM Serangkaian Aturan Mudahkan Proses Mendirikan PT

Serangkaian Aturan Mudahkan Proses Mendirikan PT

0
1
2,283

Proses layanan badan hukum dan pendaftaran jaminan fidusia melalui AHU Online dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun serta rampung dalam hitungan menit.

CELEBES NEWS – Pemerintah sangat serius meningkatkan peringkat kemudahan usaha. Demi memudahkan mereka yang ingin memulai usaha, pemerintah membuat dan merevisi sejumlah aturan terkait proses mendirikan Perseroan Terbatas (PT).  Presiden Joko Widodo menginginkan agar peringkat kemudahan usaha di Indonesia, yang dirilis World Bank setiap tahun, bisa naik dari 109 pada 2016 menjadi 40 pada 2017.

Pemerintah menyadari, perekonomian Indonesia akan dapat berkembang dengan baik bila mampu menarik investor, lokal maupun asing, untuk berinvestasi. Untuk itu, kemudahan memulai usaha menjadi perhatian utama. Kemudahan itu mulai dari proses mendirikan PT, izin domisili usaha, hingga permohonan SIUP dan TDP.

Proses perizinan pendirian badan usaha (perusahaan) PT, sejak 8 Januari 2014, memang sangat mudah dan cepat. Ditjen Administrasi Hukum Umum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan pendaftaran PT secara online.

Langkah pertama, pemilik perusahaan harus membeli voucher pendaftaran perusahaan di Bank BNI senilai Rp200 ribu. Setelah itu, lakukan pendaftaran di website ahu.web.id, dengan meng-klik menu “Pesan Nama PT Baru”.

Di kolom yang tersedia, masukkan nomor voucher yang diterima dari Bank BNI, lalu ketik nama perusahaan yang diinginkan. Sebaiknya siapkan beberapa pilihan nama sebagai cadangan.

Setelah dipastikan bahwa nama yang dimasukkan tidak memiliki kata yang sama dengan PT lain, pemohon bisa langsung mencetak nama PT yang telah dipesan beserta barcode-nya. Setelah itu, pemohon bisa melanjutkan ke pengesahan melalui notaris dengan membawa berkas yang telah dicetak ke notaris. Notaris yang akan mengesahkan juga harus membeli voucher pengesahan ke BNI seharga Rp1,58 juta.

Jika pendaftar tidak melakukan pengesahan ke notaris dalam jangka waktu 60 hari sejak pendaftaran nama, nama PT yang dipesan otomatis hangus dan bisa dipakai orang lain. Selanjutnya, Notaris meng-input data-data PT tersebut ke website AHU. Hanya dalam hitungan menit, proses pendaftaran PT sudah selesai.

Ya, dikutip dari Easybiz, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas adalah jawaban bagi pengusaha pemula, UMKM, dan start-up yang selama ini mengalami kendala saat akan mendirikan PT karena keterbatasan modal. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa modal dasar sebagai syarat pendirian PT adalah Rp50 juta. Dari jumlah tersebut, 25% harus sudah disetorkan.

Dalam peraturan pemerintah paling baru, bagi mereka yang memiliki kekayaan bersih  sesuai dengan kriteria UMKM, modal dasarnya tergantung kesepakatan para pendiri. Kriteria UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah memiliki aset maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta omset.

Dari waktu ke waktu aturan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terus disempurnakan. Intinya, aturan terbaru memungkinkan permohonan SIUP dan TDP diajukan secara online dan simultan. Proses pendirian PT memang biasanya dipaketkan dengan proses pengurusan SIUP dan TDP. Dalam Permendag mengenai SIUP dan TDP yang terbaru ini juga ditentukan bahwa kedua dokumen tersebut harus diterbitkan paling lama dua hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Surat Edaran Kepala BPTSP Nomor 06/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-izin Lanjutannya Bagi Pengguna Virtual Office adalah jawaban untuk mereka yang masih bingung menggunakan alamat di virtual office untuk memulai bisnis. Sebelumnya memang ada surat edaran tahun 2015 yang melarang penggunaan virtual office sebagai domisili usaha. Di SE 06/2016 ini jelas bahwa virtual office dapat digunakan sebagai alamat domisili usaha.

Yang perlu diperhatikan bagi badan usaha yang menggunakan virtual office, salah satu direksi harus memiliki KTP Jakarta. Dalam surat keterangan domisili yang akan diterbitkan harus dicantumkan alamat virtual office  dan alamat kegiatan usaha yang nyata, baik rumah tinggal atau kantor.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin telah meresmikan pelayanan Direktorat Jenderal AHU Online di Hotel Bidakara, Jakarta, 25 Maret 2014. Pelayanan jasa hukum secara online Ditjen AHU sudah pasti memberikan kemudahan bagi pemohon dan para notaris.

Masyarakat yang hendak menggunakan jasa Ditjen AHU online dapat mengakses website ahu.web.id. Dalam website tersebut diberikan ruang-ruang aplikasi beberapa jenis layanan jasa hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, serta pengangkatan notaris.

Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris menyatakan, pemohon dapat mengakses layanan badan hukum dan pendaftaran jaminan fidusia kapan pun dan dimana pun untuk dirampungkan dalam hitungan menit.

“Kami akan terus melakukan peningkatan kemudahan layanan publik tanpa menutup kemungkinan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,” tandas  Freddy. [©-dari berbagai sumber/ton]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Honor Kecil, KPK Kesulitan Hadirkan Saksi Ahli

JAKARTA, KPK akui honor yang diberikan kepada saksi ahli kalah tinggi dari tersangka atau …