Home PROVINSI SULUT PEMPROV SULUT Pemprov Sulut Siapkan Langkah Konkret Tangani Diskriminasi Gender

Pemprov Sulut Siapkan Langkah Konkret Tangani Diskriminasi Gender

0
0
2,175

Upaya mengurangi dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tergantung pada dukungan pemerintah pusat.

CELEBES NEWS – Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan di Sulawesi Utara (Sulut). Karena itu, pemerintah daerah memberikan prioritas penanganan setiap terjadi kendala di dalamnya.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutan yang diwakili Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs Roy H Mewoh DEA dalam Diskusi Tematik Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA) di Swiss BelHotel Manado, Selasa (18/4/2017) pagi.

“Pemerintah Provinsi beserta pihak terkait melakukan upaya konkret dan langkah konstruktif untuk menyikapi ketimpangan-ketimpangan gender, diskriminasi gender, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya dalam diskusi yang diikuti peserta dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dan Kota se-Sulut.

Gubernur menjelaskan, ada berbagai upaya untuk menangani ketimpangan dan diskriminasi tersebut. Pertama, membentuk perlindungan anak berbasis dasa wisma, lembaga keagamaan, dan sekolah. Langkah kedua adalah membentuk sistem pelayanan satu pintu untuk penanganan anak korban kekerasan. Ketiga, membentuk Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang holistik dan integratif. Terakhir, kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gubernur menyatakan, keberhasilan empat upaya untuk mengurangi, bahkan menyetop, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut sangat tergantung pada dukungan pemerintah pusat. Apalagi, berdasarkan data 2016, jumlah penanganan kasus yang difasilitasi Dinas PP dan PA sebanyak 131 kasus.

“Untuk mengurangi jumlah kasus ini, serta memantapkan berbagai upaya lainnya, kami juga berharap dukungan dan sinergitas kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” harap Gubernur.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Dra Luly Altruiswaty MSc,  yang menyampaikan materi  tentang Cedaw, BPFA, SDG’S dan Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kesetaraan Gender. Narasumber lainnya adalah Ataf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga Dra Sri Danti Anwar MA yang menyampaikan materi indikator pembangunan ketahanan keluarga. Narasumber ketiga adalah Kepala dinas PP dan PA Ir Mieke Pangkong MSi, yang menyampaikan informasi tentang strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. [©-khy/ton]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Di APBD-P Sulut 2018, Target Pendapatan Daerah Sulut Naik 1,16%, PAD Naik 3,82 %

MANADO, Perubahan APBD Sulut tahun 2018 diharapkan memperkuat struktur anggaran Sulut dan …