Home CAKRAWALA SOSIAL DAN BUDAYA Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan

Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan

0
1
2,112

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan tanda tangani Peraturan Bersama Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan FKTP. 

CELEBES NEWS– Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan menandatangani Peraturan Bersama Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Jakarta, Jumat (31/03/2017). Peraturan Bersama ini dibuat untuk menyempurnakan ketentuan pelaksanaan KBK, yang akan diberlakukan pada seluruh FKTP. Diharapkan, KBK dapat berjalan lebih baik dan dapat meningkatkan mutu layanan di FKTP.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP, telah diterapkan pembayaran KBK sejak 2016 pada 995 puskesmas di 33 ibukota provinsi. Penerapan pembayaran KBK sudah mulai dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP.

Berdasarkan hasil pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta uji petik yang dilakukan pada enam provinsi yang melibatkan stakeholder terkait, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan KBK  2017, yang akan diperluas pelaksanaannya di puskesmas ibukota provinsi dan selain ibukota provinsi, praktik dokter, Klinik Pratama, dan RS D Pratama, kecuali FKTP di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

“Tujuan penandatangan Peraturan Bersama ini adalah untuk penyempurnaan ketentuan pelaksanaan KBK yang akan diberlakukan pada seluruh FKTP, kecuali bagi FKTP di wilayah terpencil dan sangat terpencil, serta faskes yang tidak tersedia jaringan komunikasi data. Kami berharap KBK dapat berjalan lebih baik dan dapat meningkatkan mutu layanan di FKTP,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

“Pembayaran KBK ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan social insurance. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program,” ujar Fachmi Idris dalam penantanganan Peraturan Bersama tersebut.

Di era JKN-KIS, lanjut Fachmi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP sangat penting karena FKTP merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan. FKTP juga sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan. Bila kualitas FKTP tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

“Semakin hari, jumlah peserta JKN-KIS kian bertambah. FKTP sebagai lini pertama pelayanan kesehatan harus diperkuat dan terus berkomitmen supaya dapat terus memberikan pelayanan optimal. Ini juga upaya kendali mutu kendali biaya di fasilitas kesehatan, sekaligus komitmen nyata dari pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu,” tutur Fachmi Idris.

Karenanya, dibutuhkan indikator komitmen pelayanan FKTP. FKTP yang mencapai standar indikator komitmen pelayanan, akan mendapatkan kapitasi maksimal. Penilaian terhadap FKTP melalui KBK dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Rawat Jalan Non-Spesialistik, serta Rasio Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP.

Bagi FKTP yang sudah memenuhi persyaratan untuk menerapkan KBK namun dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan belum menjalankan penerapan KBK, pembayaran kapitasi diberikan sebesar 90% dari norma kapitasi.

Sampai 20 Maret 2017, sebanyak 483 dari total 514 kabupetan/kota (93.97%) telah sepakat melaksanakan KBK. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama ini, pelaksanaan KBK pada Klinik Pratama, dokter praktik perorangan, dan RS D Pratama tetap dilakukan melalui penilaian kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan setiap bulan, tanpa diterapkan penyesuaian kapitasi sampai dengan 31 Desember 2017. [©-ris/ton]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Pemerintah Sudah Menutup 118 Lokalisasi Sampai Tahun 2017

JAKARTA – Penutupan lokalisasi merupakan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indone…