Home CAKRAWALA OLAHRAGA Klub Liga 2: Anak Tiri PSSI

Klub Liga 2: Anak Tiri PSSI

0
0
2,187

Oleh Akmal Marhali

LIGA 1 (dulu ISL atau Indonesia Super League) menjadi primadona dan kabarnya akan mendapat subsidi Rp7,5 miliar per klub dan berkesempatan menggunakan Marquee Player. Namun, Liga 2 (Divisi Utama) jauh berbeda. Klub Liga 2 layak masuk kategori “anak tiri”.

Selain minim perhatian, peserta Liga 2 –yang juga kompetisi professional– tak memiliki saham di PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), operator kompetisi sepakbola nasional. Peserta Liga 2 hanya mendapatkan “tali asih” yang tak lebih dari Rp500 juta per klub, untuk menjalankan kompetisi yang superberat. Fakta inilah yang membuat Liga 2 akan sangat rawan masalah.

Masalah pertama muncul dalam proses pembagian grup. Dari 60 klub peserta Liga 2, PSSI rencananya akan membagi menjadi enam grup. Artinya, tiap-tiap grup akan berisi 10 klub. Persebaran peserta yang jomplang menjadi salah satu sumber kerawanan. Berdasarkan data yang dihimpun Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Save Our Soccer #SOS, 60 klub yang berpartisipasi tersebut tersebar di 22 provinsi. Jawa Timur (14 klub) dan Jawa Tengah (12 klub) menjadi penyumbang kontestan terbanyak.

PSSI berencana membagi grup berdasarkan region (kedekatan wilayah). SOS berharap pembagian grup yang dilakukan PSSI berlangsung fair dan transparan. Tidak ada lagi pengevakuasian klub dari regionnya berdasarkan kepentingan tertentu. Ini penyakit PSSI dulu. Terjadi transaksi di bawah meja untuk meloloskan klub-klub tertentu. Semoga hal ini tak terulang pada kepengurusan PSSI di bawah Letjen Edy Rahmayadi, yang memiliki jargon profesional dan bermartabat.

Lepas dari pembagian grup, masalah berikutnya adalah aturan promosi dan degradasi. Dari 60 kontestan, rencananya hanya tiga klub yang promosi ke Liga 1. Yang paling rawan, tentunya, jumlah peserta yang terdegradasi ke Liga 3, yang mencapai 36 klub. Maklum, PSSI berencana memutar Liga 2 pada musim 2018 dengan 24 klub peserta. Komposisi  klub yang bakal turun kasta (36 klub) sangat jomplang dengan yang akan tetap bertahan (24 klub).

Ini sangat tidak sehat untuk sebuah kompetisi. Dikhawatirkan akan terjadi transaksi jual-beli pertandingan, baik yang ingin promosi maupun yang sekadar bertahan. Maklum, hanya 4 Besar peringkat masing-masing grup yang tetap berada di Liga 2. Selebihnya, enam klub masing-masing grup, harus turun kasta.

Perbandingan 4:10 bertahan dan 6:10 degradasi. Ini sangat riskan. PSSI harus ketat melakukan pengawasan di setiap pertandingan. SOS melihat, mungkin hanya empat pertandingan di setiap grup yang akan berlangsung bersih. Selebihnya, bisa terjadi jual-beli skor dan hasil pertandingan.

#SOS menyanyangkan kebijakan PSSI yang memaksakan peserta kompetisi Liga 2 dengan 60 klub peserta. Banyak klub yang sejatinya tidak layak tampil bila dilakukan verifikasi berdasarkan aturan lisensi klub professional yang ditetapkan FIFA dan AFC. Daripada PSSI memaksakan diri melibatkan 60 peserta, lebih baik dilakukan verifikasi, baik aspek legal, infrastruktur, financial, supporting, dan sumberdaya manusia (SDM). Klub yang tak memenuhi syarat harus harus berbesar hati tak ambil bagian. Ini kompetisi profesional, bukan tarkam.

Aspek keuangan (finansial) menjadi barometer kekuatan klub untuk mengikuti kompetisi Liga 2. Musim lalu, saat digelar kompetisi tak resmi, Indonesia Soccer Championship (ISC) B, banyak klub yang tak melunasi gaji pemain. Dikhawatirkan, musim 2017 kejadian menunggak gaji akan terulang. Akibatnya, akan ada klub yang sengaja ‘menjual’ pertandingan untuk menutupi kebutuhan. Yang paling mengkhawatirkan: klub mundur di tengah jalan.

Minimal peserta Liga 2 butuh Rp3miliar-Rp5 miliar untuk mengikuti kompetisi. Subsidi hanya Rp500 juta. Klub harus mencari dana tambahan mulai Rp2,5 miliar sampai Rp4,5 miliar. Ini sangat rawan. Apalagi banyak klub Liga 2 yang belum mampu menarik minat sponsor. Krisis keuangan di tengah kompetisi akan menjadi pemicu ‘jual-beli’ pertandingan. Ini harus dipikirkan dan diantisipasi secara matang.

Jual-Beli Lisensi

Masalah lain yang luput dari perhatian PSSI di Liga 2 adalah terjadinya transaksi ‘jual-beli’ klub. Setidaknya, di Liga 2 ada lima klub yang melakukan transaksi ini. PS Bintang Jaya Asahan pindah dan berganti nama menjadi 757 Kepri Jaya FC. Kemudian Villa 2000 berganti menjadi Celebest FC, Persebo Bondowoso menjadi Sumsel Musi Banyuasin FC, Persires Rengat menjadi Lampung Sakti FC, dan Laga FC berpindah kepemilikan menjadi Sragen United.

Yang harus diingat PSSI adalah bahwa ‘jual-beli’ klub hanya dibolehkan melalui proses jual-beli saham, bukan jual-beli lisensi. Bila yang terjadi adalah jual beli lisensi maka PSSI sejatinya sudah melanggar statuta dan regulasi FIFA terkait lisensi klub profesional.

Regulasi FIFA artikel 4.4 halaman 20, yang dijadikan acuan Konfederasi (AFC) dan federasi (PSSI) dalam menentapkan lisensi klub professional, begitu gamblang dan tegas. Artikel 4.4.1.7 menyatakan “A licence may not be transferred” yang bila diterjemahkan berarti lisensi klub tak bisa dipindahtangankan (dijualbelikan).  Artinya, bila PSSI selaku federasi membolehkan jual-beli lisensi, mereka serta-merta telah melanggar statuta dan regulasi yang telah ditetapkan FIFA dan AFC. Dengan kata lain, FIFA-AFC pantas memberikan sanksi kepada PSSI.

Seharusnya Komite Lisensi PSSI, bahkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), ikut turun tangan untuk setidaknya menjadi saksi terhadap transaksi jual-beli klub. Apakah jual-beli itu berupa jual-beli saham layaknya sebuat Perseroan Terbatas (PT), atau jual-beli lisensi. Bila terjadi pelanggaran, harus diberikan sanksi, bukan didiamkan.

#SOS menemukan data bahwa jual-beli klub yang dilakukan mayoritas adalah jual-beli lisensi, bukan jual-beli saham. Bahkan, ada yang hanya jual-beli asset berupa logo klub. Parahnya lagi, jual-beli lisensi yang dilakukan melibatkan pejabat teras PSSI sebagai “calo”. Tidak dibenarkan pejabat teras PSSI menjadi makelar jual-beli lisensi klub. Seharusnya Komite Etik PSSI memperhatikan ini dan memberikan sanksi kepada pejabat PSSI yang terlibat. Dikhawatirkan terjadi conflict of interest dalam proses jual-beli lisensi dan saat klub tampil di kompetisi..

Selain jual-beli lisensi, cross ownership (kepemilikan dua atau lebih klub) dalam satu kompetisi juga dilarang FIFA. Masalah ini juga luput dari perhatian PSSI. PSSI saat ini menjadi simbol reformasi tata-kelola sepakbola professional. Sejatinya, kesalahan masa lalu tak dibiarkan terjadi lagi. PSSI harus bekerja profesional dan bermartabat sesuai motonya.

Mari sama-sama kita tegakkan aturan untuk sepakbola Indonesia yang lebih baik. [©]

 Akmal Marhali adalah Koordinator #Save Our Soccer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Menang Lawan Leganes 3-1, Real Dongkrak di Peringkat Ketiga Liga Spanyol

MADRID, Real Madrid menang 3-1 atas Leganes membuat tim besutan Zidane menapak  naik …